Pendamping PKH Desa Poreh Disoal, KPM “Dipungut” Biaya

SUMENEP, (TransMadura.com) –
Penerima Keluarga Harapan (PKH) Bantuan Sembako non tunai Program Kemensos, terhadap Keluarga Penerima Mamfaat (KPM), menjadi rebutan agen (E-Warong) sebagai penyalur.

Namun, hal itu banyak oknum yang memamfaatkan program tersebut untuk dapat keuntungan. Sehingga, persaingan bisnis ini dengan segala cara untuk menghabisi dengan cara apapun.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program untuk mengentaskan kemiskinan yang terintegritas dengan Program Bantuan Non Tunai (BPNT) yang di kemas dengan bantuan sembako PKH sendiri, kepada Keluarga Penerima Mamfaat (KPM).

Hal itu, program Kemensos ini, bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dengan bantuan PKH dan BPNT.

Namun, dengan semua itu, kenyataanya masih ada oknum yang masih memamfaatkan itu untuk meraup keuntungan pribadi.

“Hasil investigasi kami menduga terjadi pada oknum pendamping PKH di Desa Poreh, Kecamatan Lenteng, memanfaatkan program tersebut untuk meraup keuntungan pribadi,” kata Ketua FPMJT, Bambang Supratman.

Dia menjelaskan, oknum pendamping PKH Desa pore itu, disinyalir, telah mengarahkan KPM desa pore untuk melakukan pengambilan sembako ke e-Warong Desa Lenteng Barat, yakni, Agen milik Y.

“Oknum PKH itu kami menduga kuat telah mengarahkan KPM ke E Warong luar Desa,” ungkapnya.

Diketahuinya itu, lanjut Bambang,
E- warong setempat NR, KPM di Desa Poreh mengalami penurunan tidak mengambil hingga 56 KPM. “Ternyata di duga kartu kumbo masyarakat desa pore di koordinir oleh oknum pendamping PKH setempat,” jelasnya.

Bahkan, juga disinyalir KPM dipungut biaya Rp 10 ribu per KPM dengan alasan untuk ongkos pengiriman secara kolektif dari E-warong Lenteng Barat ke Desa Poreh. “KPM dipungut biaya 10 ribu, dengan alasan ongkos kirim,” ucapnya.

Pendamping PKH Desa Poreh, Tiwi,
Membantah bahwa dirinya mengarahkan KPM ke E-warong luar Desa. “Saya tidak mengarahkan, tapi hanya masukan saja, sebab KPM tidak puas dengan barang yang disalurkan oleh Agen E-warong terdekat itu,” kilahnya.

Tiwi mengaku, bahwa, KPM sudah satu bulan lalu mau beralih mengambil ke agen luar. “ini kan pasar bebas agar KPM puas mau ngambil dimana saja. bahkan rencananya KPM Poreh itu, mau ngambil ke Desa Saronggi sebab, barang berasnya Ikan Paus,” jelasnya, saat dikonfirmasi lewar Telepon genggamnya.

Sehingga, Pendamping PKH itu, mengarahkan KPM untuk mengambil di wilayah Kecamatan Lenteng. “Saya arahkan agar tidak mengambil sampai dilintas kecamatan,”

Bahkan, Dia berkilah, alasan tidak menerima di agens terdekat itu, sebab merasa tertipu dan tidak puas barang yang dikeluarkan agen poreh, dan sudah satu bulan lalu mereka stop untuk mengambil di E warong terdekat, malah memilih ke Agen lain. “Kalau berasnya bagus yang di Agen Poreh, tapi kalau dimasak nasinya bau dan apek,” ngakunya.

Ditanya pungutannya, dia menyampaikan tidak tau, hanya KPM merasa tidak puas dan tidak ada ke tranparansi harga. “Maunya KPM sendiri,sebab e Warong terdekat tidak transparan,” ungkapnya.

Sementara, TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) Kecamatan Lenteng, Faidi, membenarkan dengan pungutan, bahkan pendamping PKH mengarahkan KPM ke agen (E-Warong) luar desa. “Katanya begitu. PKH Desa Poreh ada kelompok, dan mereka mengarahkan untuk mengambil sembako di luar desa,” jelasnya

Namun, kata Faidi, secara aturan KPM bebas memilih agen E-Warong. Akan tetapi kalau mereka diarahkan, apalagi pendamping PKH itu tidak boleh. “Kalau diarahkan oleh pendamping PKH, ya secara aturan tidak boleh,”tegasnya.

Akan tetapi, dia mengimbau KPM bisa mengambil di agen terdekat, agar tidak ada penambhan biaya lagi. “selama ini, kualitas beras di agen E-warong Desa Poreh barang bagus dan berasnya premium,” jelasnya.

Ditanya terkait pungutan ke KMP, dia juga membenarkna dengan alasan untuk biaya transportasi ( pengiriman) “Tapi saya tidak bilang pengambilan biaya bukan Pendamping PKH tapi mungkin dari kelompoknya PKH itu.

“Infonya kan Keluarga pendamping PKH sopir, bisa nyetir dan sebagai ketua kelompoknya, jadi dia alasannya yang muat dan KPM bayar 10 ribu.

“Harusnya, Pendamping PKH atau Ketua kelompoonya berkoordiansi dulu dengan E warong terdekat. sebab ini adalah program pemerintah,” tutupnya.

(Fero/Asm/Red)