Memanas, Fraksi PDI Perjuangan Laporkan Pimpinan DPRD Sumenep

SUMENEP, (TransMadura.com) –
Kegaduhan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Jawa Timur, semakin memanas. Pasalnya, Pimpinan DPRD dituding dan dilaporkan dua Fraksi PDI Perjuangan dan Ketua Fraksi Demokrat ke Kejaksaan Negeri setempat, pada Jum’at, (21/2/2020).

Pimpinan tinggi di DPRD dituding dugaan penyalahgunaan uang perjalanan dinas (Perdin) ke luar provinsi penginapan hotel ke kota tangerang.

Namun tudingan itu ditepis oleh Ketua DPRD Sumenep, A. Hamid Ali Munir, bahwa tudingan itu menganggap tidak beralasan. “Apalagi dianggap menyalahi hak keuangan 30 persen dari Rp 17 juta untuk biaya hotel, dapat dari mana data itu sedangkan uang itu tidak masuk ke saya dari anggota lain,” katanya seperti yang dilansir salah satu media.

Politisi PKB ini, berkilah, kalau dituding menyunat uang itu menganggap tidak benar.

“Dalam perjalanan dinas kita ke mana dan mengambil 30 persen itu tidak masalah, karena itu ada PP yang membolehkan, dan itu pun menjadi efisiensi,” jelas Hamid.

Sehingga, yang menjadi payung hukumnya bukan Perbup, melainkan PP yang mengatur jika tidak menggunakan biaya hotel dibolehkan mengambil 30 persen.

“Aturan ini tidak hanya anggota dewan Sumenep saja, tapi di mana-mana. Itu hak yang diberikan oleh negara pada kita, jangan menuduh saya dan semacamnya,” terangnya.

Sementara, Pimpinan DPRD dilaporkan sebab diduga telah menyalah gunakan uang perjalanan dinas penginapan hotel ke luar provinsi khususnya ke kota tangerang dengan anggaran 8 juta permalam.

“Memang dibenarkan ngambil 30 persen dengan catatan tidak bermalam di hotel, dengan alasan punya keluarga, punya saudara atau punya rumah sendiri, tidak apa,” katanya. Jum’at, (21/2/2020) saat di kantor kejari.

Akan tetapi yang menjadi lucu, jelas Zeinal, pimpinan sendiri patungan (urunan) bermalam di hotel yang murah dengan mengambil yang 30 persen. “Saya tau sendiri pimpinan urunan nginap di hotel yang murah, kalau dihitung dengan anggaran 30 persen dua malam hampir tiga jutaan, tapi dia ngambil bermalam di hotel yang hanya harga 600 ribu saja, banyak untungnya masuk kantong sendiri,” jelasnya.

Dia menginginkan, kalau ada lebihnya anggaran, kata Zainal, mendingan habiskan saja. “Atau perbupnya saja dirubah, sebab, dari semua paripurna, kami dari fraksi PDI Perjuangan ngotot untuk segera dirubah, tapi tidak diindahkan oleh pimpinan DPRD,” tegasnya.

Sehingga, minggu depan akan melengkapi laporan dengan bukti bukti waktu di kota tangerang, dan bukti trasfer ke rekening pribadi terkait dengan pembiayaan tersebut.

“30 persen masuk ke rekening tiga pimpinan itu, versi saya itu hanya memperkaya diri, hal hal seperti itu mendingan kembalikan saja ke kasda, dari rakyat untuk rakyat, bukan dari rakyat untuk kantong pribadi, ” tutupnya.

(Asm/Red)