banner 728x90
Tak Berkategori  

Mutasi Eselon II Belum Jelas, Kekosongan Pimpinan OPD Bertambah


SUMENEP, (TransMadura.com) –
Beberapa pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kabupaten Sumenep, Madura,Jawa Timur, sejak pertengahan tahun 2018 masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) dan dibiarkan kosong.

Misalnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga. Sejak Edy Rasiyadi menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) sekitar Juni 2018 sampai saat ini masih dijabat oleh pelaksana tugas.

banner 728x90

Selain itu Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) juga masih dijabat oleh Plt sejak Didik Untung Syamsidi memasuki masa pensiun menjelang akhir tahun 2018 lalu.

Bahkan, awal tahun 2019 kekosongan semakin bertambah terdapat dua Kepala OPD yang juga telah pensiun, yakni Dinas Pendidikan dan Bakesbangpol. Kepala dua OPD ini informasi yang berkembang memasuki masa pensiun per 31 Desember 2018 lalu.

Baca Juga :   Dinilai Tak Profesional, PD Sumekar Tutup Apotek Pangestu Sumenep

Selain itu jabatan Asisten Bagian Perekonomian juga dijabat Plt setelah Hery Koentjoro memasuki masa pensiun. Sehingga saat ini terdapat lima jabatan strategis yang belum dijabat oleh pejabat definitif.

Bupati Sumenep A Busyro Karim mengatakan sebelum mengambil keputusan untuk pengisian jabatan eselon II itu masih akan melakukan konsultasi kepada Pemerintah Pusat. Itu dilakukan agar setelah kebijakan ditetapkan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. “Nanti kami akan ke pusat lagi,” katanya.

Namun, kata mantan ketua DPRD ini, sejumlah OPD belum dijabat oleh pejabat definitif disebabkan karena berbenturan dengan aturan. Menurutnya, setiap yang menjabat sebagai Kepala OPD minimal bisa dipindah ke OPD lain setelah menjabat dua tahun.

Baca Juga :   Diskominfo Sumenep Sosialisasi Inovasi Layanan SiKapal, Kedaruratan Kapal Nelayan Lengkapi Perangkat Tombol Darurat

Sementara mutasi untuk eselon II juga harus mengacu pada hasil assesment, sehingga mengharuskan adanya rotasi dari Kepala OPD yang satu ke OPD lain.

“Karena setiap yang duduk tidak boleh dipindah kecuali dua tahun, padahal kebutuhan dibawah kadang diputar, menyesuaikan dengan hasil assesment,” tegasnya.

Mantan Ketua DPRD dua periode itu membantah jika pengisian untuk eselon II lamban. Dia memastikan tahun 2019 semua OPD dijabat oleh pejabat definitif. “Tdak lambat karena ini harus 2019, seandainya boleh pada 2018 kemarin saya laksanakan,” tegasnya. (Asm/Red)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *