SUMENEP,.(TransMadura.com) –
Ketidak singkronan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) korban rumah rusak akibat gempa bumi sapudi, dengan data fixs Bupati Sumenep, disinyalir pihak BPBD hanya menerima Data diatas meja. Buktinya, pendataan korban gempa diduga pihak BPBD tidak turun secara langsung ke lokasi terdampak.
Hal ini diungkapkan pihak kecamatan Gayam, Pulau Sapudi, ikbal, bahwa BPBD pendataan korban gempa harus lebih selektif turun kelapangan. “Seharusnya kan pendataan itu dari pihak BPBD, malah ini berbalik mintak kepada pihak kecamatan,” katanya, senin (22/10/2018).
Menurutnya, pihaknya dengan pemberian data yang diminta pihak BPBD itu, hanya sebagai jalan saja untuk melakukan kroscek dilapangan. “Kalau ada yang salah tinggal komunikasi ke pihak kecamatan,” ungkapanya.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, diminta ikut andil dalam pengawasan penyaluran bantuan korban gempa Situbondo 6,4 SR di Pulau Sapudi.
Pasalnya, bantuan yang dikucurkan pemerintah pemprov Jatim cukup besar sampai mencapai Rp20 Miliar untuk korban rumah rusak yang terdampak. Apalagi dana pemkab sumenep juga mengalir.
“Ini harus terawasi betul, dengan anggaran yang cukup besar dengan anggaran 20 miliar, biar ada ketransparansi penyaluran, takut dimamfaatkan dan harus tepat sasaran, bahkan bisa saja hanya dimamfaatkan oleh oknum kepentingan politik. Sekarang kan tahun politik” kata Bambang Supratman Ketua Fron Pejuang Masyarakat Sumenep (FPMS). Minggu (21/10/2018)
Menurut Bambang, sesuai info yang dilansir media online, ketidak samaan pernyataan data BPBD Sumenep sebelumnya 470 membengkak berjumlah 970 korban rumah rusak, sedangkan penyataan data fiks Bupati 498 korban rumah yang rusak.
“Ketidak singkronan data ini, dikhawatirkan dan menandakan ada dugaan pendataan di Desa sengaja dimainkan oleh oknum-oknum tertentu, kalau hanya BPBD menerima laporan di atas meja tidak sesuai dengan fakta dilapangan, biar tidak terjadi nepotisme” Ungkapnya.
Bupati Sumenep, A Busyro Karim, bahwa memastikan dana 20 miliar bantuan provinsi jatim telah sampai ke posko 1 (Utama) “Sejak awal kejadian, kami (Pemkab,red) sudah bicara melalui telepon dengan Gubernur, bahwa masalah rumah yang rusak akan dibiayai Provinsi, dan sekarang dananya 20 miliyar sudah dikirim untuk pembenahan rumah disini,” jelasnya saat mengunjungi korban gempa.
Lanjut Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, menyebutkan, Dana tersebut, telah ada di pasko utama penanggulangan bencana. Termasuk dana bantuan dari pihak lain akan terpusat disatu pintu.
“Uang sudah ada di posko utama semua, semua bantuan satu pintu, di posko utama ini kami akan mengatur bantuan di dua Kecamatan ini,” Imbuh Busyro. (Fero/Red)
