banner 728x90

Pembahasan ABPD 2019 Sering Deadlock, Sekda Jadi Taruhan


SUMENEP, (TransMadura.com) –
Pembahasan Rencana Keuangan Anggaran APBD 2019 yang memanas di beberapa komisi DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, terancam Deadlock. Namun hal ini menjadi pukulan atau ujian kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten yang baru.

Sementara diera kepemimpainan pejabat Sekdakab sebelumnya R Idris, pembahasan APBD di DPRD masih berjalan dengan mulus/lancar.

banner 728x90

“Bahkan di pembahasan Anggaran tahun 2018 memberikan kado “Spektakuler” manis buat hari jadi kabupaten Sumenep,” kata Moh Fadal, Ketua Forum Masyarakat Inspiratif (Formatif) Sumenep, rabu (17/10/2018).

Dia mengatakan, diera sekarang jabatan Sekdakab yang dipegang kepemimpinan Edy Rasyadi, yang dilantik diluar gedung dengan sederajat fakta Integritasnya, berjanji akan melakukan perubahan dalam satu bulan.

Baca Juga :   Satpol PP Sumenep Bangun Kolaborasi Lintas Lembaga, Dorong Penegakan Cukai yang Transparan dan Efektif

“Justru sekarang di sederet pembahasan SOPDnya terjadi berpolimik. Apakah perubahan seperti ini yang akan ditunjukkan, dan ini menjadi tantangan janji perubahan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Komisi III DPRD Sumenep, lagi-lagi menolak pembahasan APBD 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang sebelumnya menghentikan pembahasan dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Pasalnya, penolakan tersebut, instansi pimpinan Bappeda, Yayak Nurwahyudi tidak memunculkan anggaran 2018 dan 2019. hanya membawa RKA 2019 saja. Sehingga, komisi yang membidangi masalah infrastruktur ini tidak memiliki pembanding untuk melakukan pembahasan.

Pembahan Rencana Keuangan Annggaran APBD 2019 di komisi II DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, juga mulai memanas. Sehingga, pembahasam anggaran tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berpotensi deadlock atau buntu.

Baca Juga :   Satpol PP Sumenep Bangun Kolaborasi Lintas Lembaga, Dorong Penegakan Cukai yang Transparan dan Efektif

Pasalnya, lokasi kegiatan dalam RKA (rencana kegiatan anggaran) menumpuk di suatu tempat. Namun hal itu, terkesan ada dominasi penentuan lokasi. Akibatnya, sejumlah anggota komisi yang membidangi perekonomian ini bergejolak. Dan mengancam tidak akan menyetujui.

Anggaran tiga OPD yang terancam deadlock itu adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (Dispertahorbun), Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan (DPKP) serta Dinas Perikanan. (Asm/Fero/Red)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *