SUMENEP, (TransMadura.com) – Pembahan Rencana Keuangan Annggaran APBD 2019 di komisi II DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, mulai memanas. Sehingga, pembahasam anggaran tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berpotensi deadlock atau buntu.
Pasalnya, lokasi kegiatan dalam RKA (rencana kegiatan anggaran) menumpuk di suatu tempat. Namun hal itu, terkesan ada dominasi penentuan lokasi. Akibatnya, sejumlah anggota komisi yang membidangi perekonomian ini bergejolak. Dan mengancam tidak akan menyetujui.
Anggaran tiga OPD yang terancam deadlock itu adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (Dispertahorbun), Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan (DPKP) serta Dinas Perikanan. “Ada kegiatan yang lokasinya menumpuk di satu tempat, ” kata anggota komisi II, Masdawi.
Menurutnya, fakta itu terungkap saat pihaknya membaca RKA yang diajukan tiga instansi. Ternyata, penentuan lokasi mengungtungkan satu anggota komisi. “Ada intervensi oknum komisi yang menjadikan penumpukan lokasi ini. Tentunya, ini menguntungkan baginya, ” ujarnya.
Menurut politisi Demokrat ini, melihat porsi anggaran tentu saja tidak sehat. Sebab, penentuan lokasi itu harus menyebar tidak menumpuk, supaya manfaatnya bisa dinikmati masyarakat. “Jadi, ini jelas tidak profesional dan proporsional dalam menyusun anggaran, ” ungkapnya.
Nah, menurut politisi asal Kecamatan Batang-Batang ini, pihaknya meminta instansi terkait untuk memikirkan masalah ini. Jika tidak perubahan ya terpaksa tidak disetujui. “Tinggal dirubah, atau diselesaikandi Banggar. Tak perlu ada dominasi lokasi, tinggal transparan saja. Jangan terjadi kedua kali, ” tuturnya.
Masdawi menambahkan, pihaknya tetap akan melakukan pembahasan, namun tidak akn menyetujui. “Intinya, anggaran tidak proporsional, ngapain menyetujui. Dan, ini sudah kami bicarakan dengan sejumlah anggota, ” tegasnya.
Sementara, ketua komisi II Nurus Salam belum bisa dikonfirmasi terkait masalah ini. Saat dihubungi telpon genggamnya tidak diangkat, meski nada sambung pribadinya aktif. (Asm/Red)
