PAMEKASAN, (TransMadura.com) – Ratusan Forum Honorer Kategori 2 (FHK2) menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab)Pamekasan, untuk menepati janjinya, yang telah lama digadang gadangkan. Menurutnya, mereka datang Untuk menuntut beberapa persoalan.
Sekretaris jenderal (sekjen) FKH2 kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Hambali, Pihaknya datang menuntut hak_haknya yang telah diabaikan pemerintah. Yakni, tidak diikutkan ke test CPNS 2018.
“kami sudah mengabdi selama berpuluh_puluh tahun,” tukasnya, Kamis (20/09/2018).
Dijelaskan, Pihaknya, juga menuntut Persoalan _ Persoalan yang bersebrangan dengan keadaan FKH2 saat ini. Yakni, Menolak Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PerMenpan RB) Nomor 36 tahun 2018. Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil, serta
PerMenpan RB nomor 37 tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.
Kemudian, mendesak Segera merevisi Undang_Undang ASN, dan Memohon honorer K2 kabupaten Pamekasan mendapat jaminan hukum dari pemerintah daerah yaitu SK Bupati
“Kami tidak ada bedanya dengan mereka yang umum, dan kami diabaikan termasuk yang sangatlah signifikan adalah usia diperaturan itu maksimal Umur 35 tahun sedangkan kami tua mengabdi untuk bangsa,” Ucap Hambali. (Imam/Red)
