SUMENEP, (TransMadura.com) – Sejumlah pemuda Kecamatan Raas, Pulau Raas, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur mendatangi kantor Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS), Selasa, 13 Februari 2018.
Kedatangan Mereka, mengadukan banyak persoalan terkait carut marut dunia pendidikan di tanah kelahiran mereka.
Salah satunya, tentang banyaknya guru yang tidak aktif dalam menjalankan tugas mereka sebagai tenaga pendidik. Meskipun berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sering tidak masuk kerja. “Salah satunya ini, tentang kedisiplinan guru PNS,” kata Anggota DPKS Sumenep Badrul Ar Rozy.
Selain itu, adanya dugaan jual beli siswa dikala tahun ajaran baru. Berdasarkan pengaduan dari warga kata Badrul, banyak siswa yang “dipaksa” untuk menempuh pendidikan di sekolah yang tidak dikehendaki siswa.
“Ada juga soal KBM (kegiatan belajar mengajar) disetiap sekolah yang tidak punya target. Sehingga outputnya juga tidak jelas,” terangnya.
Tidak hanya itu, lanjut mantan Aktifis PMII Pamekasan itu mengatakan mereka juga mengadukan adanya dugaan monopoli bantuan. Saat ini banyak bantuan yang dikucurkan pemerintah tidak tepat sasaran.
“Semua aspirasi itu sudah kami tampung untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.
Saat ini lanjut Badrul, DPKS masih mendalami pengaduan tersebut. Apabila telah memebuhi bukti, DPKS tidak akan segan untuk mengelurkan rekom kepada Bupati Sumenep selaku pembina kepegawaian.
“Kalau benar guru PNS sering tidak masuk, itu sangat fatal. Bisa disanksi menggunakan UU ASN. Sanksinya ya harua di pecat,” tegasnya. (Asm)
