SUMENEP, (TransMadura.com) –
Dasar evaluasi terdapat beberapa kontraktor/ rekanan di kabupaten Sumenep yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan proyek sesuai deadline waktu yang ditetapkan. Namun dengan hal tersebut, Komisi III DPRD setempat meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) supaya lebih selektif memilih Kontraktor tahun 2018 ini.
Buktinya, pada salah satu proyek
Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Rest Area di bekas bangunan Tajamara di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, senilai Rp3,5 miliar yang saat ini putus kontrak akibat keterlambatan batas waktu yang telah ditentukan.
“Sangat kami sayangkan itu, kami harap tidak lagi terulang kembali di tahun 2018 ini,” kata Anggota Komisi III DPRD Sumenep Moh Ramzi.
Menurut pemaparanya, salah satu faktor keterlambatan itu diduga karena akibat molornya proses lelang di ULP. Selain itu diduga akibat kurang selektifnya OPD memilih rekanan.
“Kami harap tahun ini proses lelang dilakukan sejak awal tahun, tidak seperti 2017 yang dilakukan sejak Juni,” jelasnya.
Hal demikian, OPD harus lebih kepada profesionalisme kerja, tidak mengedepankan kedekatan emosional dengan pemilik CV atau PT, Sehingga nanti kualitas pekerjaan sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah.
“Karena terkadang satu orang ada yang memililiki CV atau PT lebih dari satu,” tegasnya.
Sementara sebelumnya Bupati Sumenep A Busyro Karim mengaku terus melakukan evaluasi pada realisasi proyek setiap tahun. Bahkan, tahun ini proses lelang proyek direncanakan akan dilakukan sejak Januari. “Untuk anggaran diatas 500 juta proses lelangnya kami harap dilakukan sejak Januari,” tegasnya.(Asm)
