SUMENEP, (Transmadura.com)–
Uji Kelayakan dan Kepatutan Komisioner Komisi Informasi (KI) oleh komisi I DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur terjadi deadlock. Pemicunya, terjadi perdebatan soal calon komisioner yang dari unsur pemerintah.
Dimana terjadi perdebatan soal nama komisioner yang dari unsur pemerintah. Sebab, komisioner dari pemerintah direkomendasi oleh bupati, selaku pemerintah. Padahal, versi yang lain seharusnya dari instansi terkait, dalam hal ini OPD (organisasi perangkat daerah) yang ditunjuk.
Namun, yang ada unsur pemerintah komisioner KI direkomendasi bupati. Sehingga, terjadi perdebatan secara panjang dan menyebabkan fit and propertes gagal digelar oleh komisi pemerintahan itu. Padahal, dalam pelaksanaan sama-sama mengacu kepada Peraturan KI nomor 6/2014.
“Ya benar terjadi deadlock dalam uji kelayakan dan kepatutan komisioner KI. Masalahnya terkait penafasiran pada pemerintah. Meski di pasal itu jelas unsur pemerintah bukan OPD. Namun, anggota bersikukuh ditandatangi OPD. Sehingga, terjadi deadlock, ” kata ketua komisi I Hamid Ali Munir.
Dia menjelaskan, Karena terjadi debatable maka ditunda uji kelayakan dan kepatutan maka pihaknya masih memerlukan pendalaman. Salah satunya akan melakukan konsultasi dengan yang membuat peraturan. “Kami akan berkonsultasi biar jelas nantinya soal unsur pemerintah ini, ” tukasnya. (Asm)
