SUMENEP, (Transmadura.com) –
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) mulai di gagas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Jawa Timur.
Hal dimaksut dengan banyaknya lahan pertanian di Kabupaten Sumenep yang produktif alihfungsi ke Perumahan. “Raperda ini dimaksudkan untuk melindungi hasil produksi pertanian. Kami upayakan perhektarnya minimal bisa menghasilkan 4 ton,” kata Ketua panitia khusus (Pansus) Raperda PLP2B, Nurus Salam, Selasa, 21 November 2017.
Nurussalam menjelaskan, saat ini banyak lahan pertanian produktif khususnya di Kecamatan Kota yang dialih fungsi. Itu akibat maraknya bisnis properti.
Meskipun bisnis tersebut sangat menguntungkan, namun akan berdampak nigatif pada penataan kota. Salah satunya banyaknya pembangunan bisa menimbulkan bencana banjir.
“Kalau lahan pertaniannya ditumbuhi perumahan, maka jangan harap di Sumenep ini pada akhirnya memiliki serapan air yang bisa mengurangi debit air. Sehingga saat hujan menggenang di jalan raya,” terangnya.
Namun, politisi Partai Gerindra ini mengaku, Perda PLP2B tersebut harus bersinergi dengan program Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RTDR) yang ada. Sehingga dengan adanya Perda PLP2B dapat menjaga alih fungsi lahan pertanian guna menunjang program pemerintah dalam rangka melakukan swa sembada pangan.
“Perda ini nantinya akan berlaku untuk semua wilayah Sumenep, tidak hanya daerah kota. Hanya saja, yang akan dimaksimalkan atau di kawal itu di Kecamatan Kota karena berkaitan dengan pengembangan” paparnya.
Pembahasan Raperda PLP2B itu saat ini sudah mencapai 50 persen, sehingga dalam waktu dekat pihak legislatif berjanji akan segera di selesaikan.
“Kalau tidak ada halangan, minggu depan akan kita rampungkan,” tegasnya. (Asm)
