SUMENEP, (TransMadura.com) – Puluhan aktivis yang tergabung dalam Jaring Demokrasi Sumekar menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Polresta Sumenep, Jawa Timur, Jumat (24/7/2026).
Aksi demo tersebut dilakukan bentuk kritik terhadap pola komunikasi kepolisian dengan insan pers yang dinilai perlu dievaluasi.
Massa datang dengan membawa pengeras suara dan menyampaikan aspirasi melalui orasi serta pembacaan pernyataan sikap. Mereka menyoroti pentingnya hubungan yang sehat antara kepolisian dan media sebagai bagian dari upaya menjaga demokrasi serta keterbukaan informasi publik.
Koordinator aksi Jaring Demokrasi Sumekar, Arafat, mengatakan pihaknya tetap mengedepankan komunikasi yang baik dalam menyampaikan kritik terhadap institusi kepolisian.
Menurut dia, aksi tersebut bukan bentuk perlawanan terhadap kepolisian, melainkan dorongan agar hubungan antara aparat penegak hukum dan insan pers kembali berjalan secara profesional, terbuka, dan saling menghormati.
“Kami menjunjung tinggi nilai saling menghormati, membangun komunikasi, dan menjaga martabat setiap elemen masyarakat,” ujar Arafat saat menyampaikan sikap aksi.
Jaring Demokrasi Sumekar menilai persoalan tersebut bermula dari adanya penolakan terhadap insan pers saat melakukan peliputan kegiatan peresmian peningkatan status Polres Sumenep menjadi Polresta Sumenep.
Selain itu, massa juga menyoroti gagalnya agenda rilis terkait penemuan narkotika jenis kokain di perairan Gili Raja, Kecamatan Giligenting, Sumenep. Menurut mereka, kondisi tersebut menjadi catatan terhadap pola komunikasi publik yang dilakukan jajaran Humas Polresta Sumenep. “Sudah dua kali peristiwa terjadi,” kata salah satu massa aksi
Dalam tuntutannya, Jaring Demokrasi Sumekar meminta adanya evaluasi terhadap kinerja Humas Polresta Sumenep agar lebih profesional, terbuka, dan memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat.
Mereka juga mendesak agar komunikasi antara kepolisian dan insan pers kembali dibangun dengan mengedepankan kemitraan, menghormati profesi jurnalistik, serta memastikan akses peliputan berjalan sesuai aturan.
Usai menyampaikan orasi dan membacakan tuntutan, perwakilan massa kemudian diterima untuk melakukan audiensi bersama Kapolresta Sumenep. Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara pihak kepolisian dan Jaring Demokrasi Sumekar untuk membahas sejumlah persoalan yang menjadi perhatian.
Dalam audiensi tersebut, Jaring Demokrasi Sumekar juga meminta Kapolresta Sumenep dapat menjalin silaturahmi dengan organisasi pers dan asosiasi jurnalis di Sumenep. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat komunikasi sekaligus membangun kembali kepercayaan antara kepolisian dan insan pers
Jaring Demokrasi Sumekar menegaskan keberadaan pers merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi serta memiliki peran dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
“Kewibawaan institusi tidak dibangun dengan menjaga jarak dari pers, melainkan melalui keterbukaan, komunikasi yang baik, dan penghormatan terhadap kebebasan pers sebagai bagian dari demokrasi,” demikian pernyataan sikap Jaring Demokrasi Sumekar.
(Asm/red)
