SUMENEP, (TransMadura.com) – Pemandangan umum fraksi fraksi DPRD atas nota penjelasan Bupati Sumenep terhadap raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024.
Acara digelar di hadiri Ketua DPRD, H, Zainal Arifin, Wakil Ketua, Pimpinan dan Anggota DPRD, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, BUMD dan OPD dilingkungan pemkab sumenep. Rabu, (21/5/2025).
Syamsiyadi, dari Fraksi Partai Nasdem DPRD Sumenep menyampaikan, dalam pemandangan umum tersebut, harus menjadi perhatian pemerintah kabupaten Sumenep tentang capaian kinerja pemerintah yang ditampilkan dalam bentuk angka-angka yang telah dibacakan Wakil Bupati Sumenep pada Sidang Paripurna ke I tanggal 20 Mei 2025 kemaren.
“Memang penting untuk disampaikan secara detil,” Katanya yang disampaikan.
Namun, pada kesempatan itu, Fraksi Partai Nasdem hanya ingin menekankan Bahwa lebih penting dari semua itu adalah realisasi di lapangan. Capaian angka-angka harus benar-benar linear dengan realitas.
” Kita tidak bisa bertepuk tangan hanya dengan membaca angka-angka sebagai sebuah keberhasilan yang nyata, sementara masih banyak rakyat Sumenep yang masih mengeluh di ruang-ruang publik akan kondisi sulit yang dialaminya sebagai warga kabupaten,” Ungkapnya.
Selain itu, bagian misi perioritas pembangunan periode 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Sumenep memiliki misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif dan Responsif dalam Melayani Masyarakat sebagai salah satu misi perioritas pembangunan.
Fraksi NasDem menilai, bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep masih belum maksimal dalam mewujudkan misi ini.
Sehingga, berbicara soal pemerintahan kabupaten tentu yang dimaksud bukan hanya terkait dunsur pemerintahan pusat. akan tetapi juga melingkupi semua unsur pemerintahan yang ada, mulai dari pusat, kabupaten, hingga pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan dan desa.
“Dalam hal ini, setiap kami bertemu dengan masyarakat, persoalan tranparansi terutama dalam pengelolaan anggaran masih menjadi persoalan besar yang seringkali dikeluhkan,” Paparannya.
Pada kenyataannya, sebagian besar masyarakat kita masih merasa kesulitan untuk mengakses anggaran-anggaran yang ada.
Di lapangan masih banyak unsur pemerintahan yang ada belum menjalankan tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan anggaran negara secara benar-benar transparan.
(Red)
