SUMENEP, (TransMadura.com) – Dugaan praktik pemotongan dana program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep semakin kuat terus bergulir.
Berdasarkan temuan terbaru, pemotongan dana untuk setiap unit bantuan diduga mencapai Rp 4,7 juta.
Rinciannya, Rp 3,5 juta diduga masuk ke kantong Koordinator Kabupaten (Korkab), sementara Rp 1,2 juta menjadi bagian pendamping. Informasi ini diperoleh dari pengakuan sejumlah penerima manfaat yang merasa dirugikan oleh praktik tersebut.
“Sudah banyak yang mengeluh dan melapor bahwa dana BSPS dipotong sebelum diterima penuh. Jumlahnya tidak sedikit, hingga Rp 4,7 juta per unit,” ungkap seorang sumber yang enggan disebutkan namanya.
Ketua LSM BRiGADE 571 Trisula Macan Putih Wilayah Madura, Sarkawi, sebelumnya juga telah menyoroti dugaan pungli dalam program ini. Pihaknya menegaskan memiliki data valid terkait praktik ini dan akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum.
“Jika dibiarkan, ini jelas mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Program BSPS seharusnya membantu masyarakat, bukan menjadi lahan korupsi,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait, termasuk Korkab dan pendamping program, belum memberikan klarifikasi resmi. Masyarakat berharap pemerintah daerah segera bertindak untuk mengusut tuntas dugaan ini dan memastikan program BSPS berjalan sesuai tujuan awalnya.
Sementara itu, Tahun anggaran 2024, Kabupaten Sumenep mendapatkan alokasi Kuota BSPS sumenep untuk tahun 2024, sebanyak 5600 UNIT.
Dana bantuan perumahan tersebut, bersumber dari Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan.
(Tim/red)
