SUMENEP, (TransMadura.com) – Warga Kecamatan Ganding, Sumenep, Madura, Jawa Timur yang reaktif diduga tidak mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat. Kabarnya hingga saat ini belum mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Padahal, warga ini sudah lama melakukan isolasi mandiri di rumah, sudah lebih satu pekan. Sehingga, tidak bisa bekerja lagi, otomatis tidak bisa mendapatkan penghasilan. Nah, seharusnya sudah bisa memperoleh suntikan bantuan dari pihak terkait.
Kabarnya terdapat tiga warga yang reaktif. Ketiga orang ini merupakan pekerja di salah satu perwakilan perusahaan rokok yang ada di Kabupaten Sumenep. Sebenarnya, Setiap rumah telah didatangi petugas dari tim gugus covid 19 Kecamatan Ganding beberapa waktu lalu. Setiap rumah telah dipasangi stiker warna kuning dengan tulisan warna merah “Rumah Wajib Isolasi”.
“Aneh, tiga orang ini sudah reaktif sejak awal Juni setelah dilakukan rapid tes, otomatis sudah tidak bekerja. Harapannya ada bantuan dari pemerintah minimal untuk kebutuhan pokok mereka,” kata Ismail, warga Ganding kepada media ini.
Pihaknya mendesak pemerintah untuk pro aktif dalam memberikan bantuan kepada warga yang sudah masuk isolasi. “Jadi, jangan berpangku tangan. Mereka menjadi tanggungjawab pemerintah saat sudah tidak bekerja. Jadi, harus menjadi perhatian,” ujarnya dengan serius.
Apalagi, menurut Junaidi, anggaran untuk covid ini cukup besar mencapai hingga 95 miliar. Sehingga, juga harus memerhatikan warga juga terdampak. “Jangan biarkan warga menanggung beban, sementara mereka tidak bekerja harusnya ada bantuan untuk mereka. Bukan Hanya sekadar penyemprotan,” tuturnya.
Guna meringankan beban mereka, Pemuda Muhammaduyah Sumenep memberikan bantuan pangan. “Kehadiran kami seupaya bisa membantu perekononian warga saat menjalani isolasi ini,” harap pria yang juga menjadi Sekretaris PDPM Sumenep itu.
Pemerintah Kabupaten Sumenep menyediakan anggaran untuk penanganan, penanggulangan penyebaran virus corona sebesar Rp95,8 miliar lebih. Anggaran tersebut diberikan kepada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan RSUD Dr. Moh. Anwar serta OPD lain.
“Anggaran ini cuma sebatas penyediaan bukan untuk dihabiskan,” kata Ferdiansyah Tetrajaya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Sumenep beberapa waktu lalu.
(Asm/Red)
