SUMENEP, (TransMadura.com) — Sesuai Permenkes nomor 328, maupun imbauan Pemerintah Daerah, perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, diminta melalukan rapid test secara mandiri, guna menjaga para karyawan agar tidak terpapar Covid-19.
“Alhamdulillah test secara mandiri bisa kami lakukan kepada seluruh karyawan, ya walaupun terseok seok masalah biaya,” sebut Kepala Pabrik PT. Tanjung Odi, Rizki. Sabtu (13/6/2020).
Untuk hasil rapid test seluruh karyawan yang dilakukan secara bertahap itu, pihak PT. Tanjung Odi enggan membeberkan ke publik, pihaknya meminta media untuk mengkonfirmasi langsung ke gugus Covid-19 Kabupaten Sumenep.
“Untuk hasilnya mohon maaf sebelumnya, memang sudah kami serahkan ke gugus Covid-19 Kabupaten Sumenep untuk ditindak lanjuti, silahkan dikonfirmasi saja,” pintanya.
Pun termasuk ada berapa jumlah karyawan yang telah di rapid test, pihak perusahaan memilih bungkam, dengan alasan menjaga image di masyarakat Sumenep.
“Kalau jumlah terus terang kami mohon maaf, karena ini kan dilakukan secara internal, kalau sampean mau tanya jumlahnya bisa langsung ke gugus Covid-19 saja, kami menjaga image di masyarakat,” imbuhnya.
Terpisah, sebelumnya, data yang dihimpun dari humas satgas Covid-19 Kabupaten Sumenep, mengaku belum menerima laporan hasil rapid test dari sejumlah perusahaan yang ada di kabupaten berlambangkan kuda terbang ini.
“Kami belum dapat informasi tentang hasil rapid maupun pemeriksaan kesehatan yang dilakukan mandiri oleh perusahaan,” kata humas satgas Covid-19 Kabupaten Sumenep, Ferdiansyah Tetrajaya. Jumat (12/6/2020).
Pria yang saat ini menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Sumenep mengurai, di Kabupaten Sumenep terdapat beberapa perusahaan yang beroperasi, salah satunya PT Garam, PT Tanjung Odi, dan sejumlah perusahaan perbankan dan perusahaan yang lain. Namun, semuanya belum ada yang melaporkan hasil rapid test.
“Yang kami tahu cuma Pelindo III yang menyediakan pemeriksaan rapid test bagi calon penumpang kemarin, hasilnya sekitar 400 orang lebih non reaktif,” jelasnya.
Bagi perusahaan kata Ferdian, pemeriksaan cepat itu harus dilakukan secara mandiri, karena pemerintah daerah tidak menyediakan anggaran.
Biasanya lanjut dia, laporan yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan kesehatan laporannya disampaikan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan, termasuk jika ada laporan dari perusahaan. Namun, sampai saat ini pihak Dinas Kesehatan belum menginformasikan adanya laporan tersebut.
“Laporan ke kami belum ada, tapi saya yakin kalau sifatnya koordinasi pasti ada,” jelasnya.
Untuk diketahui, rapid test merupakan metode skrining awal untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus Corona.
(Asm/Red)
