SUMENEP, (TransMadura.com) –
Virus corona atau Cobid-19, wabah penyakit yang begitu berbahaya. Namun dengan meluasnya dampak wabah virus tersebut. Sehingga pemerintah mencarikan solusi.
Salah satunya, memperbolehkan desa memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin dengan menggunakan Dana Desa (DD).
Namun, alasan diperbolehkan itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Desa 6/2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Kini, sejumlah daerah di Jawa Timur mulai mencairkan BLT DD kepada masyarakat dalam kategori miskin.
Sehingga, Kabupaten kota keris ini, yakni, Sumenep Madura, Jawa Timur sudah mulai diserahkan langsung secara simbolis oleh Bupati Dr KH A Busyro Karim sejak Senin, 11 Mei 2020.
Kendati Pendataan di desa desa terus dilakukan oleh relawan Covid 19 di tingkat desa.
Namun hal itu, ditengah ramai diperbincangkan publik terutama masyarakat desa di Sumenep, BLT-DD diduga hanya diberikan kepada para loyalis Kepala desa. Bila tidak menjadi loyalis atau tidak mendukung dalam Pilkades 2019 lalu, jangan berharap akan masuk dalam pendataan. Istilah yang kemudian muncul, tidak tepat sasaran.
Menanggapi opini publik yang diduga banyak benarnya itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan (LBH-BK) Moh Syafrawi tidak mengelak. Buktinya, banyak warga yang mengadu terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tidak tepat sasaran, karena sebagian warga yang seharusnya mendapatkan BLT-DD tidak terdata, itu diduga karena bukan loyalis Kepala Desa.
“Bila itu benar, maka seharusnya Kepala Desa lebih dewasa dan jangan pilah pilih dalam mengambil kebijakan apapun, apalagi bantuan itu adalah bantuan bencana nasional yaitu wabah virus corona” kata Syafrawi.
Syafrawi, mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Malang itu menjelaskan, dugaan itu menjadi kuat, karena banyak warga mengaku mendengar langsung dari sebagian orang-orang yang menjadi tim pemenangan pilkades pada bulan Desember 2019 lalu.
“Tidak mendapatkan bantuan, karena bukan loyalisnya atau bisa saja dijust karena tidak mencoblos kades terpilih saat pilkades” ucapnya.
Seharusnya, seabagai kepala desa mengambil kebijakan terbaik, jangan karena tidak memihak ketika moment pilkades harus jadi korban dalam setiap keputusan kades.
“Kepala desa itu garda terdepan dalam mangayomi para masyarakat di bawah, bukan malah mengorbankan masyarakatnya demi mengambil keuntungan (politik) semata” ucap syafrawi.
“Pemerintah daerah jangan hanya diam, harus turun ke bawah biar tau fakta apa yang sebenarnya terjadi, pemerintah harus ambil sikap” tegas. Syafrawi.
Sebelumnya, Bupati Sumenep, KH A. Busyro Karim berpesan kepada penerima bantuan, terutama bantuan yang berupa uang, agar dipergunakan dengan semestinya. Jangan sampai bantuan tersebut malah dibelanjakan barang yang bukan kebutuhan pokok.
“Kami berpesan bantuan tersebut jangan sampai dibuat beli cincin atau barang yang bukan kebutuhan pokok,” tegasnya.
Sedangkan masalah Corona, ia meminta agar masyarakat terus kompak dan bersatu padu melakukan pencegahan penularan virus Corona. Karena guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 memang dibutuhkan kerja sama dari semua pihak, terutama masyarakat.
“Ikhtiar kemanusiaan harus dilakukan. Tentu kita juga harus berdoa semoga wabah ini segera usai, sehingga kondisi kembali normal,” harap Bupati Busyro.
(Red)
