SUMENEP, (TransMadura.com) –
Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, SH, menghadiri kuliah umum dengan tema kebangsaan di STKIP PGRI yang dihadiri Ketua Banggar DPR RI, MH. Said Abdullah, pada Sabtu, (29/2/2020) kemarin.
Namun, pada kesempatan itu, acara dibuka dialog bersama Ketua Banggar DPR RI dan mahasiswa asal sapudi menyampaikan aspirasinya, tentang pembangunan infrastruktur jalan di pulau sapudi masih banyak jalan yang belum selesai dibangun oleh pemerintah.
Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, SH, mengambil kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi terkait aspirasi mahasiswa asal pulau sapudi itu, agar tidak menimbulkan salah persepsi di masyarakat.
“Kami ingin klarifikasi apa yang disampaikan mahasiswa, agar tidak timbul salah persepsi di masyarakat,” ungkapnya.
Menurut Fauzi, pemerintah kabupaten sumenep selama empat tahun ini, pasti melakukan berbagai upaya upaya yang memerlukan proses berjenjang.
Sebab, pola pembangunan yang perlu di pahami oleh mahasiswa, bahwa pembangunan , ada tanggungjawab masing-masing. Yakni, tanggungjawab pemerintah pusat, Provins dan Kabupaten.
“Kalau persoalan jalan yang disampaikan mahasiswa dari sapudi, selama kita dalam empat tahun ini sudah dilakukan trobosan trobosan. sedangkan keinginan masyarkat kepulauan itu sama. mengharpakan jalan seperti yang ada di daratan kota, semisal mau jalan licin,” katanya.
Sehingga, lanjut Politisi PDIP ini, keinginan itu sudah dilakukan trobosan dengan aspal buton. Akan tetapi juga bisa membedakan antara pemerintahan sebelumnya, Busyro Karim dengan pemerintahan sekarang Busyro-Fauzi.
“Itu harus diakui dulu, jalan jalan yang ada dipulau sapudi, misalnya saat ini, kita bisa lihat bersama dan harus melihat dulu dari mahasiswa realita perubahannya, memang ada yang belum selesai ada yang sudah selesai,” ucapnya.
Akan tetapi, tegas Wabup, itu semua masih bertahap, untuk menuntaskan butuh waktu, sebab, kabupaten sumenep kabupaten yang pulaunya sangat banyak sejumlah 126 pulau yang ada di kota sumekar ini.
Namun, berbagai pulau yang harus difikirkan seperti pulau Arjasa, Kangayan, Sapeken dan Raas yang menjadi pemikiran kita bersama dengan pola akan terbagi bagi. “Kalau kita konsentrasi atau berkutat membangun hanya dipulau sapudi, mahasiswa yang ada di disini akan teriak teriak,” tukasnya.
Sementara, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah, menambahkan, masyarakat tidak semerta merta menyalahkan pemerintah kabupaten.
Akan tetapi, masyarakat agar bisa membedakan mana pembangunan jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten. ” Kita kadang tidak bisa membedakan, kalau disapudi itu saya tau itu jalan nasional, sehingga mereka tidak bisa menyalahkan pemerintah kabupaten Sumenep,” singkatnya.
(Asm/Red)
