Ada Apa KPU Sumenep? Mantan Caleg 2019 Lulus 10 Besar PPK

SUMENEP, (TransMadura.com) – Pengumuman 10 besar test tulis calon anggota PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep 2020 menyisakan banyak problem.

Salah satunya adalah peserta lulus test tulis 10 besar tercatat sebagai anggota Parpol 1 tahun lalu.

Padahal, berdasar PKPU No 3 tahun 2015 jelas menyebut pendaftar anggota PPK tak pernah menjadi anggota Parpol setidaknya lima tahun sebelum mendaftar anggota PPK.

Dalam daftar pengumuman 10 besar test tulis yang dikeluarkan KPU Sumenep tanggal 4 Februari 2020, ada nama Moh. Madani dengan nomor test 557.

Moh. Madani masuk 10 besar hasil test tulis untuk calon anggota PPK Kecamatan Manding.

Dari hasil penelusuran Transmadura, Moh. Madani merupakan mantan Calon Legislatif (Caleg) 2019 untuk DPRD Sumenep Dapil I dari Partai Hanura.

Dalam situs KPU, jelas nama Moh. Madani sebagai Caleg Nomor urut 4 dari Partai Hanura di Dapil 1 yang meliputi, Kota, Kalianget, Talango, Batuan dan Manding.

Atas kelalaian ini, KPU Sumenep terindikasi sarat titipan sehingga tak sadar meluluskan mantan Caleg 2019 sebagai peserta 10 besar test wawancara calon anggota PPK.

“Katanya 5 komisioner KPU Sumenep orang pilihan. Kok bisa meluluskan mantan Caleg 2019. Ini jelas terindikasi penuh titipan. Sehingga tak lagi objektif menilai latar belakang pendaftar dan peserta test,” terang Firdaus Anwar, aktivis Lingkar Sumenep kepada transmadura.

Sementara itu, Ketua KPU Sumenep A. Warits saat dikonfirmasi belum merespon saat dihubungi lewat telepon genggamnya kedengaran tidak aktif.

Sebelunya diberitakan, Komisioner KPU Sumenep Rofiqi, menyebutkan, bahwa peserta seleksi calon PPK yang rangkap jabatan, seperti menjadi perangkat desa dan penyuluh agama tidak bertentangan dengan aturan yang ada.

Semua peserta seleksi calon PPK telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 36 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK.

“Jadi, sejak awal pada pelaksanaan rekrutmen KPU memang sudah menjelaskan bahwa salah satu persyaratan untuk ikut PPK itu tidak pernah menjabat dua kali berturut-turut sebagai anggota PPK, kemudian tidak terlibat partai politik langsung, atau tidak terlibat sebagai tim sukses, ya” jelasnya, seperti yang dilansir salah satu media.

(Red)