SUMENEP, (TransMadura.com) –
Sejumlah perawat kontrak Ponkesdes Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, kembali mendatangi Komisi IV DPRD setempat, kamis (26/12/2019).
Kedatangannya untuk melakukan audiensi yang ketiga kalinya menindaklanjuti permintaan agar diperhatikan disetarakan jadi PNS.
Audiensi kali ini dihadiri Kepala Dinas Kesehatan, meski sebelumnya dua kali panggilan komisi IV tidak hadir.
Sekretaris Komisi IV DPRD Sumenep, Abu Hasan mengatakan, Dinas Kesehatan segera mengirim surat ke provinsi melalui kabupaten. Namun mereka masih sangat wajar meminta untuk menjadi PNS, sebab pengabdiannya wajar lebih 10 tahun.
“Kalau di Komisi IV penting dan layak untuk diperjuangkan, yang penting status para perawat kontrak harus jelas,” ungkapnya.
Sedangkan, saat ini status perawat kontrak belum jelas, bahkan SK masih dari Dinkes sumenep. “Makanya kami merekomendasikan agar secepatnya ditindaklanjuti ke Dinkes Provinsi dan Kementerian pusat,” ucapnya usai Audiensi.
Koordinator Ponkesdes Jawa Timur, Nurul Iksan menyampaikan, tidak meminta banyak untuk jadi PNS, akan tetapi, hanya ingin para perawat kontrak Poskesdes diperhatikan.
“Kami menuntut hanya untuk kesejahteraan. Bukan untuk diangkat jadi PNS,” kata Nur Ikhsan, Koordinator Ponkendes Jawa Timur.
Kepala Dinkes Sumenep Agus Mulyono menjelaskan, pihaknya masih akan memperjuangkan hak perawat ponkesdes ini. Salah satunya, akan melakukan kordinasi dengan pemprov Jatim. “Yang jelas, soal bayaran disesuaikan dengan perbup,” katanya saat hearing ini.
Bahkan, pihaknya juga akan melakukan kordinasi dengan komisi IX DPR RI untuk menindaklanjuti masalah ini. “Tentu saja, mereka kan diangkat oleh provinsi. Sampai saat ini belum ada pelimpahan kewenangan,” ungkapnya. (Asm/Red)
