SUMENEP, (TransMadura.com) –
Komisi II DPRD Sumenep, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) setelah ramai di media, Polisi Daerah ( Polda) Jawa Timur ungkap kasus BBM ilegal yang dipasok ke wilayah Kabupaten ujung timur pulau madura.
Sidak Komisi II dilakukan ke titik lokasi tempat penimbunan yang diduga ilegal di Desa Kebundadap, Kecamatan Saronggi, Jumat (13/12/2019).
Namun, hasil pantauan media, sayangnya sampai di lokasi para tim penyidak cek lokasi, tampak sepi tidak ada orang satupun ada aktivitas maupun para pekerja. Yang ada di sana terlihat tiga tangki duduk warna hitam dan satu tangki duduk lagi warna putih kombinasi biru.
H Moh. Subaidi kepada jurnalis mengungkapkan, pihaknya sangat menyayangkan daerahnya dijadikan lokasi penimbunan BBM bersubsidi jenis solar diduga ilegal. Apalagi dalam kasus itu salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumenep diduga sebagai salah satu konsumennya.
BUMD Sumenep yang diduga sebagai salah satu “penikmat” BBM bersubsidi ilegal itu ialah PT Sumekar. Perusahaan yang menjadi mitra kerja Komisi II itu bergerak di bidang transportasi laut. Saat ini ada dua kapal yang dioperasikan, Kapal Dharma Bahari Sumekar (DBS) I dan DBS III.
“Terkait kasus ini, nanti kami akan panggil PT Sumekar untuk minta penjelasan. Sebetulnya sebelum kasus ini terungkap, kami sudah berkali-kali memanggil PT Sumekar untuk membicarakan beberapa hal, tapi tidak terkait dengan hal ini. Namun dari pihak sana tidak menghadiri panggilan kami,” ungkap politisi PPP ini.
Menurut Subaidi, jika kemudian mitra kerjanya itu terbukti melakukan hal-hal yang melanggar peraturan, khususnya berkaitan dengan dugaan penyimpangan BBM ilegal ini, pihaknya memastikan akan ada sanksi. “Karena ini juga menyangkut nama baik kita (Sumenep),” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, penyelidikan Unit Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim, menemukan tiga buah tangki duduk warna hitam berisi solar di Desa Kebundadap Barat, Kecamatan Saronggi, milik PT Pelita Petroleum Indonesia (PPI) Cabang Sumenep dengan Kepala Cabang berinisial MR.
Dalam tangki duduk yang ditempatkan di dump truck modifikasi itu, polisi menemukan solar-solar yang ditimbun tanpa dokumen lengkap.
Hasil penelusuran polisi, BBM itu dibeli oleh PPI dari PT Jagad Energi dengan harga Rp 5.700 per liter di luar PPn. PPI kemudian menjualnya kembali ke empat perusahaan dengan harga Rp 6.000 per liter non-PPn. (Red)
