SUMENEP, (TransMadura.com). – Jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, masyarakat mulai dihantui adanya politik uang (Money Politik). Prilaku tersebut disinyalir dilakukan oleh seseorang yang akan merubah dukungan untuk memuluskan jagoannya ke kursi parlemen.
Memperkirakan praktik tersebut, tetap dilakukan para kandidat yang bakal bertarung 17 April 2019 ini. Hal itu didasari adanya kepercayaan para kandidat jika politik uang bisa merubah arah dukungan masyarakat.
“Konsep uang merubah arah dan suara masih dipakai dan menentukan. Di Amerika Serikat, 86 persen biaya politik paling tinggi dan memenangi senat. Termasuk di dalamnya ada money politiknya. Di Indonesia juga begitu dilarang, tetapi masih tinggi, yang paling tinggi problem money politik pada Pileg (DPR dan DPD),” kata Pengamat Politik Madura, Wildan Rosaili saat dikonfirmasi media.
Maraknya politik uang kata dia disebabkan karena kemiskinan, namun faktor utama utama karena kesadaran politik atau sufisme politik.
“Dalam teorinya kesadaran politik akan tinggi apabila tingkat ekonomi dan pendidikan tinggi. Tetapi faktanya yang melakukan ‘money politic’ (subjek-objek) mereka yang berpendidikan dan ekonominya relatif mapan. Artinya kesadaran politik itu pada sufisme politik,” terang Dosen Politik dan Kebijakan di Universitas Wiraraja Sumenep itu.
Padahal, politik uang bisa merusak perubahan karena politik uang dapat mengarahkan politik dan pilihan pada kepentingan sumber money politik.
Selain itu politik uang juga bisa merusak demokrasi. Kalau demokrasi yang berkuasa masyarakat memilih sesuai pilihan idenya. Tetapi dirusak oleh uang, maka berarti yang berkuasa adalah segelintir orang yang punyak uang.
“Jadi ide, gagasan untuk perubahan dirusak oleh money politik,” jelasnya.
Oleh sebab itu, lanjut dia tidak heran jika sebagian kalangan akhir-akhir ini beranggapan politik merupakan prilaku yang kotor, sehingga enggan masuk di politik praktis.
Maka sebab itu pria berkacamata itu mengajak komitmen politik para politisi untuk tidak melakukan money politik dan dilakukan secara bersama- sama dengan penguatan sistem di partai untuk tidak mengeluarkan money politik.
“Kalaupun masyarakat sulit menghindari money politik, maka lakukan hukuman politik. Ambil uangnya tetapi coblos sesuai dengan hati nurani,” tandasnya. (Asm/Red)
