banner 728x90
Tak Berkategori  

Salah Sasaran, Program Pokir Anggota DPRD di Arjasa Disoal


SUMENEP, (TransMadura.com) – Realisasi program Jasmas yang diberi nama Program Pikiran Rakyat (Pokir) milik anggota DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur di Kecamatan Arjasa di duga salah sasaran. Sebab, bantuan hibah senilai Rp200 juta itu terindikasi diberikan kepada kelompok yang tidak pernah mengajukan.

Informasi yang berhasil dihimpun media ini, awal tahun 2018 Kelompok Bintang Harapan Ketua Kelompok bernama Suiter mengajukan bantuan pengadaan mesin perahu dan juga perahu.

banner 728x90

Namun, saat hendak pencairan sekitar Desember 2018 nama ketua Pokmas tiba-tiba berubah atas nama orang lain dengan nama Kelompok yang sama.

Hal ini atas pengakuan Ketua Kelompok Bintang Harapan (BH) Suiter menyampaikan, bahwa pergantian tersebut baru dilakukan setelah dirinya mengecek ke Dinas Perikanan. Saat itu tiba-tiba nama ketua Kelompok Bintang Harapan berubah kepada orang lain.

Baca Juga :   Inovasi Kades Rombiya Timur, Bangun Wisata Sombher Raje Terwujud Sumbang PADes Puluhan Juta

“Saya saat Desember sudah buat rekening kelompok, bahkan saya berhari hari di daratan Sumenep, Proposal sudah lengkap, setelah ke dinas ada oknum yang merubah ketua dan pengurus kelompok Bintang Harapan ke orang lain,” kata dia sebagaimana rilis yang diterima media ini.

Setelah dicek kata dia, ketua Pokmas yang baru ternyata bukan seorang nelayan dan saat ini tidak ada di Kecamatan Arjasa. “Orangnya ternyata ada di Malaysia, bukan nelayan,” tulisnya lagi.

Sementara itu, Badrul Aini Anggota DPRD Sumenep asal Kecamatan Arjasa membenarkan jika anggaran tersebut merupakan anggaran Pokir. Sebab, pengajuan itu melalui dirinya pada tahun 2018 lalu.

“Saya malah tidak tahu awalnya bahwa nama ketua dan pengurus kelompok Bintang Harapan dirubah secara sepihak, tahunya saya kelompok tersebut ketuanya adalah Suiter sesuai pengajuan yang masuk pada kami,” katanya saat dikonfirmasi.

Baca Juga :   Bendahara Puskesmas Sapeken Relakan Lepas Jabatan, Dipaksa Mundur?

Menurutnya, perubahan itu dilakukan sepihak karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Oleh sebab itu, dirinya selaku wakil rakyat meminta instansi yang mengeluarkan harus tegas menyikapi persolan ini.

“Jadi Dinas Perikanan harus tegas, cabut kembali bantuan perahu dan mesin itu, apalagi kelompok yg baru hasil merubah itu adalah bukan nelayan dan ketuanya malah menjadi TKI di Malaysia,” pintanya.

Bahkan kata dia, dirinya mengaku tidak kenal dengan ketua yang baru. “Saya tidak pernah mengenal dan baru tahu Pokmas Bintang harapan diluar atas nama Suiter. Kalau memang itu ke kelompok lain kami akan mempersoalkan ke ranah hukum,” tegasnya.

Kepala Dinas Perikanan Sumenep, Ir Arif Rusdi tidak merespos saat mau dikonformasi melalui selulernya walau kedengaran aktif. (Asm/Fero/Red)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *