SUMENEP, (TransMadura.com) –
Safari Kepulauan (SK) agenda tahunan Pemerintah Kabupaten Sumenep, 2018 ke wilayah kepulauan yang ada, menyisakan kesan yang kurang baik, pro kontra di masyarakat pulau setempat.
Kegiatan dimulai sejak 2 desember berakhir 7 desember 2018 yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, Kepala OPD Lingkungan Pemkab serta Ketua tim Penggerak PKK.
Pasalnya, kunjungan orang nomor 1 di kabupaten Sumenep ke wilayah kepulauan itu, dinilai tidak berdampak pada masyarakat. Sebab, kunjungan itu, hanya dilakukan di sekitar Kecamatan, atau tempat usaha lainnya, yang pertumbuhan ekonomi-nya sudah tergolong mapan.
Berikut suara-suara sumbang masyarakat kepulauan sebagaimana hasil penelusuran media, MY (inisial) salah warga setempat menilai, bahwa dalam kunjungan Bupati Sumenep bersama rombongan ke Pulau / Kecamatan Sapeken, yang ternyata berbau politik.
Terbukti, ketika pertama tiba di Sapeken, ia tidak menduga akan ada kampanye terselubung. Bahkan, warga menduga kedatangan bupati itu akan memperkenalkan KMP DBS III yang baru diresmikan 31 Oktober 2018 lalu.
Ternyata dugaan warga itu, keliru. Sebab, Bupati setelah turun dari KMP DBS III langsung melepas Jalan-Jalan Sehat (JJS) dari Pelabuhan Sapeken, dan berakhir di Pantai Karangkongo.
Bahkan di tempat tersebut bupati menyerahkan bantuan secara simbolis dan melakukan bersih-bersih pantai bersama dengan siswa dan juga masyarakat setempat.
“Anehnya, dalam kegiatan tersebut bupati menyelipkan misi kampanyenya (kampanye terselubung) untuk kepentingan politik tertentu,” ungkapnya.
Sehingga safari kepulauan bupati dan wakil bupati patut diduga tidak berdiri sendiri sebagai kunjungan pejabat negara, melainkan untuk kepentingan kampanye politik semata. (Fero/Red)
