SUMENEP, (TransMadura.com) – Kekosongan Direktur PT Sumekar terus menjadi perhatian dari sejumlah pihak, salah satunya muncul dari Wakil Ketua Komisi II Badrul Aini, bahwa kekosongan itu harus segera terisi, mengingat jabatan Direktur merupakan jabatan yang vital.
“Rekrutmen posisi Direktur PT Sumekar serta dilaksanakan, sehingga kekosongan itu segera terisi,” katanya saat dikonfirmasi media.
Sejak Direktur PT Sumekar M Rasul Junaidy mengundurkan diri karena mendaftar sebagai Calon Legislatif (Caleg) di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, hingga saat ini belum terisi.
Politisi PBB itu menyampaikan, seleksi itu harus dilakukan secara profesional. Itu sebagai langkah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih (good governance).
“Dirut wajib orang yang punya kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang mumpuni, punya berpengalaman, bukan berdasar like and dislike, jangan sampai hanya berdasarkan simpatisan atau tim sukses yg nganggur lalu diberi posisi dirut BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Kalau itu terjadi, mau jadi apa nanti,” tegasnya.
Politisi asal Pulau Kangean itu mengatakan direktur PT Sumekar nantinya harus memiliki visi yang jelas, utamanya mengenai pelayaran.
“Kalau perlu itu dijadikan syarat bagi calon Dirut, sehingga nantinya mereka juga harus berjuang agar dapat tender subsidi dari pusat untuk pelayaran rute kepulauan,” jelasnya.
Dirinya menilai, selama ini PT Sumekar tidak memiliki visi yang jelas, sehingga kesannya di Masyarakat pelayanan lebih baik perusahaan swasta.
“Masak kalah dengan perusahaan swasta seperti Dharma Lautan yang dapat subsidi trayek Pulau Sepudi – Raas dan Situbondo. Sehingga tarif tidak mahal dan masyarakat diuntungkan. Di sisi lain perusahaaan tetap tidak rugi,” tegasnya.
Selain itu pihaknya mendesak agar kapal Sumekar 3 segera dioperasikan. “Masyarakat sangat membutuhkan armada angkutan barang ke kepulauan. Sampai saat ini kapal Sumekar 3 belum berlayar,” tegasnya.
Sebelumnya, Bupati Sumenep, A Busyro Karim mengatakan kekosongan itu belum terisi karena masih dalam proses. Sebab, kekosongan Direktur tidak serta merata diisi dengan cara penunjukan. “Masih diproses, nanti akan diisi dengan sistem seleksi,” katanya kepada media di Kantor DPRD Sumenep.
Bupati dua periode itu mengatakan jika tidak ada kendala seleksi akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Proses rekrutmen akan dilakukan secara profesional sesuai peraturan yang ada. (Asm/Red)
