SUMENEP, (TransMadura.com) –
Komisi III DPRD Sumenep, lagi-lagi menolak pembahasan APBD 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang sebelumnya menghentikan pembahasan dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Pasalnya, penolakan tersebut, instansi pimpinan Bappeda, Yayak Nurwahyudi tidak memunculkan anggaran 2018 dan 2019. hanya membawa RKA 2019 saja. Sehingga, komisi yang membidangi masalah infrastruktur ini tidak memiliki pembanding untuk melakukan pembahasan.
“Kami juga tidak membahas anggaran dengan Bappeda, selain dengan DLH. Sebab, tidak memunculkan anggaran 2019 dan 2020. Jadi kami tidak punya pembanding, apakah naik atau turun, ” kata H. Joni Widarso, anggota komisi III.
Padahal, sambung dia, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lainnya menyertakan yang 2019 dan 2020. Padahal, Bappeda merupakan dapur anggaran di kabupaten ujung timur pulau Madura ini. “Kok tidak singkrong antara Bappeda dengan lainnya. Sangat aneh bukan. Berarti tidal terintegrasi, ” tuturnya.
Politisi Gerindra ini mengungkapkan, ini menandakan jika perencanaan dalam pembahasan APBD ini terkesan amburadul dan asal-asalan ini. “Makanya, kami tidak kompromi dan langsung kami tidak bahas RKA yang diajukan, ” tukasnya.
Sebelumnya, komisi III menghentikan pembahasan dengan DLH. Itu karena ada anggaran dalam kegiatan yang tidak masuk akal karena salah ketik. (Asm/Red)
