SUMENEP, (TransMadura.com) –
Kasus dugaan penyelewengan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan non subsidi yang dilakukan oleh APMS 01 dan APMS 03 Pulau Kangean yang dilaporkan ke Polres Sumenep, Madura, Jawa Timur, pada bulan lalu, masih stagnan.
Laporan yang dilayangkan Lembaga Independen Pengawas Keuangan (LIPK) ke Polres Sumenep, pada maret 2018 sampai saat ini belum ada tindak lanjut mengenai laporan tersebut.
“Polres sumenep harus betul – betul serius menangani laporan kami, apalagi BBM ini menjadi kebutuhan khususnya masyarakat kepulauan kangean,” kata Ketua LIPK Saifuddin.
Akibat permainan yang dilakukan oleh pengepul dan APMS menurutnya, hanya mengambil keuntungan yang sangat besar yang berdampak merugikan masyarakat kepulauan kangean.
“Kami minta kepada Kapolres sumenep mengusut tuntas penyelewengan yang di lakukan oleh APMS 01 dan AMPS 03 Kecamatan Arjasa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,” harapnya.
Hasil temuan LIPK dilapangan dugaan penyimpangan dalam tata niaga BBM yang dilakukan dua AMPS di Kangean. Sebagian, BBM di APMS disalurakan ke pengecer atau pengepul yang tujuannya untuk diperjual belikan dengan harga yang mahal.
Padahal itu tidak boleh, sebab APMS itu penyaluran titik terakhir yang harus disalurkan kepihak konsumen dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah / pertamina. “Apalagi BPH migas telah melakukan operasi pematauan kelokasi yang betul-betul ada penyimpangan tentang tata naga BBM diluar ketentun perundang-undangan yang berlaku,” tukasnya.
Kasubag Humas Polres Sumenep Ipda Agus saat dikonfirmasi melalui telefon genggamnya tidak menanggapi, sebab dirinya masih baru menjabat sebagai humas, masih belum tau tentang laporan penyelewengan BBM di dua APMS kepulauan kangean.
“Sehubungan dengan kepindahan kasubag yang lama saya belum masuk, saya akan konfirmasi dulu kepihak pejabat yang menangani apa yang dimaksud, hasilnya besok atau lusa nanti saya sampaikan,” jelasnya. (Fero/Red).
