Kades di Sumenep Tolak PTSL Tuding Program Presiden Tidak Jelas
SUMENEP, (TransMadura.com) – Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur sepakat menolak Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). Itu dilakukan karena program yang dicanangkan Presiden RI dianggap tidak jelas dan merugikan Kepala Desa.
“Seluruh Desa sepakat tidak akan ikut tahun sekarang, kalau yang sudah belum pernah ada pengalaman akhirnya Kepala Desa jadi korban,” kata Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Sumenep, Idhafi.
Salah satu alasan menolaknya program itu kata Idhafi, mengenai pembiayaan yang dianggap tidak relefan. Sesuai Surat Keputusan (SK) tiga Menteri pemohon hanya dibebankan biaya sebesar Rp150 ribu. Anggaran tersebut salah satunya untuk pembelian materai, pengadaan patok dan pengurusan adminitrasi yang lain.
Menurut Idhafi, besaran biaya tersebut dianggap tidak cukup sehingga kekurangan pembiayaan harus ditanggung desa. Seperti biaya konsumsi petugas saat memproses pengajuan penerbitan sertifikat masih dibebakan kepada desa, meskipun kata Idhafi sebernarnya biaya untuk konsumsi melekat di Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Kalau mengacu pada aturan tidak akan pernah cukup. Di Sumenep ini ada aturan yang tidak tertulis, juka ada tamu pasti ada suguhan, itu ditanggung Desa meskipun sebenarnya melekat di Pertanahan (BPN),” jelasnya.
Reporter : Asm
Editor : Red
