PAMEKASAN, (TransMadura.com) – Aliansi Pemuda Peduli Rakyat (Alpart) kembali lakukan aksi depan Pemkab Pamekasan, Madura, Jawa Timur, terkait realisasi kegiatan 2017 dibidang perekonomian.
Selain itu juga, mereka mempertanyakan penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang – undangan dibidang cukai kepada masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyaluran oprasional Bantuan Beras Untuk Keluarga Sejahtera (Rastra).
“Ada pembengkakan anggaran dalam belanja modal pengadaan papan nama dalam penyampaian informasi dan bidang cukai kepada masyarakat,” kata Sauki korlap aksi.
Menurutnya, papan nama itu hanya berupa baliho dan itupun hanya diletakkan di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan yang.menghabiskan anggaran 198 juta rupiah lebih. ” itu sangat tidak masuk akal dan tidak logis menurut kami,” ungkapnya.
Selain itu orator menyoal dengan kegiatan penyaluran Rastra yang ditengarai tidak beres. Hal Itu berdasarkan temuan dilapangan, bahwa terkait rastra ada empat poin penting yang menurutnya diduga bermasalah.
“Penyaluran tidak tepat waktu , tidak tepat sasaran tidak tepat jumlah dan kualitas beras yang tidak baik. Empat persoalan itu kami temukan di lapangan berdasarkan aduan dari masyarakat,” jelasnya.
Sementara, peserta aksi diterima kasubag kordinasi penanaman modal dan BUMD, Umi farikoh. Beliau menyampaikan, kebetulan yang menangani masalah rastra tidak bisa menemui karena berhalangan dan terkait belanja papan nama tentunya pihak ketiga dilibatkan dengan perjanjian kontrak. “Permintaan data akan kami kordinasikan dulu dengan pimpinan kami,” ungkapnya.
Namun penjelasan ibu ummi tidak memuaskan peserta aksi , ahirnya massa aksi pulang dengan mengancam akan demo kembali dan akan melaporkan kepada pihak yang berwajib. (Basri/red)
