banner 728x90
Tak Berkategori  

Sidang Perdana di DKPP Jatim Dugaan Kecurangan Rekrutmen Panwascam Sumenep


Sidang Perdana di DKPP Jatim Dugaan Kecurangan Rekrutmen Panwascam Sumenep

SUMENEP, (TransMadura.com) –
Sidang perdana terkait dengan Dugaan kecurangan rekrutmen Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Tingkat Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Akhirnya sidang itu dilakukan di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Jl Tanggulangin, Surabaya, Rabu, 17 Januari 2018.

banner 728x90

Agenda sidang mendengarkan pokok pengaduan dari pengadu dan jawaban dari teradu itu berlangsung selama dua jam setengah, yakni mulai pukul 10.00 wib hingga 12.30 wib.

Sementara majelis hakim dalam persidangan itu berjumlah empat orang, yakni Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Ekos Sasmito dari KPU Provinsi Jawa Timur, Nunuk Nus Wadani perwakilan dari tokoh masyarakat dan Moh. Amin dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga :   Diduga Skenario Plt Kapus, Bendahara Puskesmas Sapeken Buka Bukaan

Saat itu pengadu M. Adan dan Ach. Farid Azziyadi didampingi oleh kuasa hukumnya Azam Khan & Partners. Mereka menyampaikan dengan lugas kepada majelis hakim terkait dugaan penyimpangan dalam rekrutmen Bawaslu Tingkat Kecamatan di Sunenep.

Tiga Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumenep, Hosnan Hermawan, Imam Syafi’i,Wahyu Pribadi selaku teradu hadir didampingi oleh Kepala Kesekretariatan Panwaslu Kabupaten.

“Alhamdulillah agenda persidangan kali ini berjalan lancar,” kata Kuasa Hukum pengadu, Azam Khan saat dihubungi.

Azam berharap majelis hakim benar-benar menegakan keadilan dalam memutuskan pengaduan tersebut. “Kami minta majelis hakim untuk menegakan keadialan,” jelasnya.

Dalam persidangan itu pengadu juga mendatangkan dua saksi, yakni Hambali Rasidi dan Ach. Faizal.

Baca Juga :   Bendahara Puskesmas Sapeken Relakan Lepas Jabatan, Dipaksa Mundur?

Diketahui, pasca pengumuman hasil tes tulis rekrutmen Panwaslu Kecamatan (Panwascam) di Kabupaten Sumenep, 2017 beredar isu bloking kecamatan antar komisioner Panwaskab Sumenep, hingga dugaan ‘titipan’. Sehingga laporan dugaan tersebut dilaporkan ke DKPP. (Asm)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *