SUMENEP, (Transmadura.com) —
Sejumlah petani mengaku kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Namun, dengan adanya Kartu Tani (Kartan) dikabupaten Sumenep, tidak mengubah apa yang menjadi harapan petani.
Hal itu pengakukan dari salah petani Sumenep Sahran, bahwa, sejak pemberlakukan kartu tani dirinya sulit mendapatkan pupuk. Sebab, kuota yang diberikan tidak sesuai dengan luas lahan yang dimiliki. “Jatah kami tidak sesuai dengan kuota lahan. Tentu kebingungan, ” katanya.
Menurutnya, untuk mendapatkan pupuk dari kios lain tentu saja tidak bisa dengan adanya kartu tani ini, kami juga khawatir nantinya pupuk tetap akan seperti ini. “Tidak bisa beli kios lain. Kalau dulu sebelum ada kartu, kami masih bisa beli pupuk di mana saja. Ini jelas membuat petani resah, ” ungkapnya.
Kabid Sarpras Dispertahorbun Arif Firmanto menjelaskan, masalah pupuk ini bukan soal kartu tani, melainkan karena jatah untuk provinsi berkurang, sehingga kabupaten juga berkurang. “Saat ini kami ada pengurangan 1518 ton untuk ZA, 471 ton untuk pupuk SP 36, otomatis kecamatan juga berkurang, ” katanya.
Sambung dia, pihaknya sudah mengajukan sesuai dengan luas lahan petani yang tergabung di kelompok. Namun, realisasinya tidak sama dengan usulan karena berkaitan dengan anggaran. “Ini berkaitan dengan anggaran,” ujarnya.
Ia menjelaskan soal pupuk juga sudah disediakan non subsidi. Pupuk non subsidi itu tidak wajib dijual di kios sesuai dengan kemampuan, melainkan yang ada di Distributor. “Ada kok pupuk non subsidi di Distributor. Silahkan beli Distributor, ” ujarnya dengan nada tinggi.
Dia mengungkapkan, sekarang membeli pupuk sesuai dengan kuota yang ditentukan. Kalau dulu dibilang bebas, nah itu yang salah. “Begini saja, ikut rapat nanti kan ini masalah yang harus disampaikan, ” tuturnya. (Hasan/red)
