SUMENEP, (Transmadura.com) –
Kekosongan Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) Setelah ditinggal oleh Moh. Amin saat ini resmi dilantik menjadi Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim sejak beberapa bulan lalu.
Namun, hingga sampai saat ini kursi Ketua DPKS masih kosong dan masih menunggu proses Pengganti Antar Waktu (PAW) yang bakal dilakukan oleh Bupati Sumenep A. Busyro Karim.
Sementara dengan kekosongan Ketua DPKS sebelum PAW dilakukan mulai dua anggota DPKS digadang- gadang untuk menggantikan kursi Ketua DPKS non aktif. Keduanya adalah Mohammad Suahaidi dan Moh. Badrul Ar Rizy.
“Kalau dari segi kualitas keduanya memang tidak diragukan lagi, keduanya saat ini santer dibicarakan untuk menggantikan posisi ketua DPKS,” kata salah satu sumber terpercaya di DPKS yang enggan disebutkan namanya.
Sementara Suhaidi saat dikonfirmasi enggan berbicara banyak soal dirinya yang digadang-gadang akan menjadi pengganti kursi Moh Amin. Hanya saja dirinya mengaku siap menjalankan amanah apabila dipercaya menempati posisi ketua.
“Kalau ditanya siap dan tidaknya, pasti semua anggota DPKS harus siap,” katanya.
Hanya saja kata Suhaidi, semua anggota DPKS saat ini sama-sama mempunyai kesempatan yang sama. Mereka sama-sama bisa mencalonkan dalam pemilihan ketua nanti. “Sudah sepakat jika kepengurusan DPKS akan dikocok ulang. Jadi, semuanya punya hak yang sama,” jelas anggota DPKS dua periode itu.
Namun, lanjut Suhaidi perombakan kepengurusan, termasuk pemilihan ketua akan dilakuka apabila jumlah kepengurusan dinyatakan lengkap sebanyak 11 orang. Saat ini anggota DPKS berjumlah 10 orang pasca ketua DPKS Moh Amin dilantik sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
“Sementara penggantinya kami masih menunggu hasil keputusan Bupati,” tegasnya.
Sementara itu, Badrul Ar Rozy mengaku siap apabila nanti dirinya dipercaya menduduki sebagai Ketua DPKS yang baru. “Kalau Sekretaris mengataka siap, justru kami lebih siap lagi. Tapi semuanya ada mikanisme yang harus kita patuhi bersama,” jelasnya.
Kendati demikian, pihaknya menghimbau kepada semua anggota DPKS agar tidak terprofokasi dengan isu miring. Jika memang ada yang siap untuk menjadi pengganti Moh Amin, pihaknya menganjurkan untuk berkompetisi secara profesional. “Silahkan (nyalon) bagi anggota yang lain. Semuanya punya hak yang sama kok,” tegasnya. (Red)
