Transmadura.com, Sumenep — Agens Penyalur Minyak Solar (APMS 2 ) Kepulauan Masalembu yang dilaporan warga. terkait dengan dugaan pendistribusian BBM yang tidak sesuai prosedur langsung ke penyalur yang seharusnya lewat Dispenser, dapat respon dari Kapolres Sumenep.
”Laporannya sudah masuk, intel saya suruh pelajari,” kata Kepala Kepolisian Resort Sumenep, Ajun Komisaris Besar Polisi H Jospeh Ananta Pinora, Jum’at, 19 Mei 2017.
Menurutnya, kajian itu perlu dilakukan sebelum dilakukan penindakan. Karena pihaknya selalu berhati-hati dan tidak serta merta melakukan penindakan. Sebab, jika penindakan dilakukan secara berlebihan akan berdampak nigatif bagi warga setempat.
Secara administratif Kecamatan Masalembu juga terdiri dari beberapa pulau. Jumlah pulau sebanyak 4 buah dengan komposisi 3 pulau berpenghuni, antara lain Masalembu, Masakambing, dan Karamian. Sedangkan 1 pulau lainnya tidak berpenghuni, yaitu pulau Kambing.
Saat ini di Masalembu terdapat dua APMS, namun yang diduga kuat mendistribusikan BBM tanpa melalui Dispenser hanya APMS 2 yang berada di Desa Masalima_ Kecamatan Masalembu Kondisi tersebut telah dilaporkan oleh warga setempat kepada Kepolisian setempat dan Kementrian Dalam Negei.
”Kami lihat dan cek pidananya apa, terus kalau dilakukan penegakan dampaknya gimana. Jangan sampai setelah ada penindakan yang berlebihan suplai minyak terhambat,” jelas Mantan Kasat Intel Polrestabes Surabaya itu.
Apalagi kata Pinora, di Masalembu terdapat dua pengusaha agen penyalur minyak dan solar (APMS), dikhawatirkan laporan yang disampaikan merupakan buntut dari persaingan bisnis. Apalagi terkait pendistribusian BBM juga melibatkan instansi lain, seperti Pemerindah Daerah, Pertamina dan juga Pengusaha. Sehingga, untuk menyelesaikan persoalan harus duduk bersama. ”Saya tidak mau diperalat seperti itu,” jelasnya.
Saat ini kata Pinora, dirinya telah memerintahkan intel untuk membuat skema kondisi persoalan BBM di Masalembu yang diduga bermasalah. ”Nanti tak suruh intel saya bikin skema, skema yang pas seperti apa, yang tepat seperti apa, skema yang terjadi dilapangan seperti apa. Yang jelas itu harus duduk besama, kalau satu di represif, yang lain tepuk tangan. Saya tidak mau juga, sama-sama tidak kenal sama orangnya, hati-hati juga itu. Sik-sik tak cari solusi dulu, minggu depan gimana, itu intel saya sudah jalan,” tuturnya.
Sementara Pemilik APMS 2 5669402 Hasama belum bisa dimintai keterangan, saat dihubungi melalui sambungan teleponnya tidak merespon meskipun nada sambungnya terdengar aktif.
Sementara, Hasan Basri pelapor warga Pulau Masalembu mengatakan, Pendistribusian BBM ke Kepulauan Masalembu dengan laporan bentuk format kepada polres sumenep, dan kementrian dalam Negri ada tiga aitem, Dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Agens Premium Minyak Solar (APMS 2) 5669402 yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang dilengkapi dan tidak memiliki TECIFING TERMINAL, penjualan BBM ke konsumen tidak melalui Dispenser, yang diduga langsung ke sub. Penyalur, sementara masyarakat tidak menikmati harga BBM bersubsidi.
Hal demikian menurutnya, Berdasarkan bentuk pelanggaran yang sudah lama terjadi., akan tetapi Agens Premium Minyak Solar (APMS 2) 5669402, pada tanggal 21 april 2017 sampai tanggal 5 mei 2017, masih melakukan pendistribusian BBM bersubsidi yang tidak sesuai dengan aturan yang ada (diduga ke Sub. Penyalur),” ini harga BBM bersubsidi tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah,” katanya kamis 18/05/2017.
Menurutnya, Berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2001, tentang minyak tanah dan gas bumi, peraturan ESDM nomor 16 tahun 2011, tentang penyaluran bahan bakar minyak dan peraturan BPH migas nomor 16 tahun 2015, tentang penyaluran bahan bakar minyak jenis tertentu. (Asm/hy)
