SUMENEP, (TransMadura.com) –
Sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak hadir dalam rapat paripurna jawaban fraksi-fraksi terhadap pendapat bupati atas raperda usul prakarsa DPRD Sumenep tahun 2019, Jum’at, ( 13/12/2019).
Acara yang digelar di ruang paripurna dapat protes ketua DPRD, sebab, ketidak hadiran OPD.
Ketua DPRD tampaknya kecewa dan meminta pemerintah kabupaten Sumenep, supaya semua ini menjadi cambuk, khususnya bupati A. Busyro Karim yang diwakili Wabup, agar dapat perhatian ketidak hadiran OPD ini.
“Mohon perhatian Pak Wabub, ini banyak pimpinan OPD yang tidak hadir. Padahal ini paripurna yang sangat penting,” kata Ketua DPRD Sumenep, A. Hamid Ali Munir, Jumat, (13/12/2019).
Wakil Bupati Sumenep, Ahmad Fauzi merespon hal itu dengan santai, bahwa protes Pimpinan DPRD diminta mengirimi surat secara resmi ke Bupati Sumenep.
“Saya sudah sampaikan tadi agar bersurat kepada Bupati. Agar OPD lebih rajin,” kata Fauzi saat hendak keluar dari Kantor DPRD Sumenep
Fauzi, juga menegaskan, bahwa OPD yang sering tidak hadir di rapat paripurna akan di evaluasi. “Nanti kita evaluasi lah teman-teman,” ungkapnya.
Bagi OPD yang tidak hadir akan tetap menjadi perhatian bagi Fauz, akan tetapi dia tetap minta DPRD Sumenep bersurat secara resmi terkait protes yang dilakukan itu.
“Tadi kan baru kita dengar sendiri teguran Ketua DPRD. Artinya nanti kita akan sampaikan ke OPD-OPD,” tambah Politisi PDIP itu,
Pihaknya, juga mengakui, tidak mengetahui secara pasti alasan para OPD yang tidak hadir ke rapat Paripurna penyampaian pemandangan umum tentang raperda pengelolaan aset daerah dan ketenaga kerjaan itu.
“Biasanya kan selama ini ada yang mewakili. Biasanya Kabid, Kasi. Memang hari ini nampaknya banyak yang tidak hadir, apa kurang sehat semua saya kurang paham juga,” tandasnya. (Asm/Red)
