SUMENEP, (TransMadura.com) – Kecamatan Bluto memiliki kekayaan alam dibidang maritim melimpah. Perikanan tangkap, perikanan budidaya hingga rumput laut menjadi andalan masyarakat pesisir dalam menyambung hidup.
Sayangnya, potensi tersebut tidak mendapat perhatian maksimal dari pemerintah. Akibatnya, potensi alam yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat itu belum terkelola dengan baik.
Ketua Umum Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bluto (AMPB) Frengky Wirananda mengatakan, bluto kaya potensi maritim. “Masyarakat pesisir banyak menggantungkan hidup pada sumber daya alam (SDA) tersebut,” Katanya, senin (2/7/2018).
Namun menurutnya, pemerintah tidak hadir secara maksimal ditengah masyarakat. Potensi alam yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat itu belum tersentuh inovasi. Masyarakat cenderung menjual dalam kondisi mentah.
“Akibatnya, dampak pada peningkatan kesejahteraan dari sisi ekonomi kurang signifikan. Padahal, jika produk kelautan dan perikanan itu dikombinasikan dengan tekhnologi kekinian, akan menjadi ladang penghasilan yang sangat subur,” ungkapnya.
Frengky menjelaskan, banyak negar maju karena disokong industri maritim. Salah satunya Jepang. Menurut dia, negeri tirai bambu itu mengelola laut dengan baik. Banyak produk hasil olahan laut yang di ekspor ke luar negeri. Diantaranya, teri krispi, sardines dan abon.
Sumenep khususnya Bluto memiliki potensi bahan baku yang tidak kalah dengan Jepang. Terbukti, ikan hasil tangkapan di perairan Bluto banyak yang di ekspor ke luar negeri. Rumput laut di kecamatan yang terkenal dengan satenya itu juga dikirim ke mancanegara.
Tetapi, yang dikirim berbentuk bahan mentah, bukan dalam bentuk kemasan. Akibatnya, harganya tidak terlalu tinggi. “Andai saja yang di ekspor dalam bentuk olahan, pasti harganya lebih tinggi,” ucapnya.
Tokoh pemuda yang akrab dipanggil Mas Pen itu berharap, pemerintah memanfaatkan potensi yang ada. Salah satunya, dengan cara menggelar pelatihan pembuatan produk makanan yang berbahan ikan atau rumput laut.
Pemerintah bisa membentuk kelompok masyarakat untuk dijadikan objek pelatihan itu. Hasil pelatihan tersebut, bisa dipasarkan. “Ibu-ibu yang suaminya nelayan bisa memiliki penghasilan,” katanya.
Pemerintah menyiapkan alat pembuatan produk tersebut. Sementara masyarakat menyiapkan bahannya. “Bantuan dari pemerintah harus bersifat pembinaan yang berkesinambungan. Selama ini pemerintah seperti kurang inovasi,” tukasnya. (Red)