SUMENEP, (TransMadura.com) –
Kekosongan sejumlah jabatan strategis di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, akan berdampak terhadap efektivitas birokrasi dan pelayanan publik.
DPRD Sumenep meminta pemkab segera mempercepat pengisian jabatan yang hingga kini masih dijabat pelaksana tugas (Plt).
Hal itu disanpaikan anggota Komisi I DPRD Sumenep, Hairul Anwar, bahwa asesmen yang telah dilakukan pemerintah daerah semestinya menjadi dasar penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai kompetensinya.
Namun, hingga kini hasil talent pool, talent scouting, maupun asesmen belum dimanfaatkan sebagai dasar pengisian jabatan.
“Sebetulnya ada upaya supaya pemerintah kita lebih baik, terutama menempatkan orang yang tepat pada posisi yang semestinya. Tapi sampai saat ini hasil talent pool, talent scouting, termasuk asesmen yang dilakukan masih belum digunakan. Jika dibiarkan, maka percuma melaksanakan kegiatan itu,” Kata Hairul Anwar, Selasa (30/6/2026).
Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN), penerapan sistem merit itu harus diwujudkan melalui penempatan ASN berdasarkan kompetensi, kemampuan, dan rekam jejak kinerja.
Sehingga, banyaknya jabatan yang masih diisi Plt tidak baik bagi organisasi pemerintahan, karena menghambat proses regenerasi kepemimpinan.
“Dengan banyaknya OPD yang kosong dan diisi Plt, itu tidak baik untuk organisasi dan regenerasi. Harus segera diisi supaya regenerasi tidak macet. Kita sebenarnya tidak kekurangan talenta, tapi talenta yang ada seolah masih dikarantina,” sebutnya.
Hairul mengungkapkan, lembaganya telah berulang kali meminta pemerintah daerah mempercepat pengisian jabatan, termasuk 12 posisi camat yang hingga kini masih dipimpin Plt.
Menurutnya, alasan eksekutif yang kerap disampaikan, yakni belum berkoordinasi dengan bupati, tidak seharusnya menjadi penghambat.
Itu hanya alasan yang normatif saja. Ketika organisasi tidak ada leader definitif, pengambilan keputusan menjadi terhambat. Apalagi kalau seorang Plt merangkap jabatan lain, pikirannya pasti terpecah. Ini tidak bagus untuk organisasi kita,” tegasnya.
Secara terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep, Benny Irawan, mengatakan, proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) maupun jabatan administrator masih dalam tahap pemetaan kompetensi dan evaluasi rekam jejak kinerja.
Hasil pemetaan tersebut nantinya akan diajukan kepada Bupati Sumenep, sebelum diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Sebenarnya sudah kita lakukan pemetaan sesuai kompetensi dan rekam jejak kinerja mereka. Dalam waktu dekat kita usulkan ke BKN, karena prosesnya melalui BKN,” Tandasnya.
(Asm/red)
