BANGKALAN, (TransMadura.com) –
Anggota Komisi ll DPR RI, R. Imron Amin melakukan Kunjungan Kerja (Kungker) ke Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Jum’at, (27/12/2019).
Dalam kunjungannnya, mereka serap aspirasi berbagai permasalahan yang ada wilayah madura sebagai daerah pemilihannya khususnya Bangkalan.
Namun, beberapa poin persoalan yang diserap, yakni, belum adanya kejelasan pegawai honorer dan juga minimnya ketersediaan blanko di Dispendukcapil.
Selain itu, data kemiskinan yang masih belum di update serta dengan minimnya penyuluh agama di Bangkalan.
Saat ini, total pegawai honorer di Bangkalan mencapai angka 1.243 tenaga. Dari jumlah tersebut , sebanyak 655 telah diterima sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Meski begitu, calon PPPK ini hingga saat ini masih belum mendapatkan SK dan belum sah menjadi pegawai PPPK.
“Kita sudah melakukan rapat dan mempertanyakan nasib pegawai honorer ini pada Kemendagri dan juga BKN dan tetap akan memperjuangkan nasib honorer di pusat. Nantinya akan ada agenda pembahasan lanjutan, semoga ada hasil, ” jelasnya.
Namun, dia juga akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait di pusat untuk mengatasi kekurangan blanko KTP. Sebab, penggunaan Surat Keterangan (Suket) dirasa kurang efisien untuk digunakan sebagai pengganti KTP untuk sementara.
“Saya punya pengalaman pribadi, kekuatan suket itu terbatas. Lalu bagaimana jika itu terjadi pada masyarakat awam kita dan akan dibingungkan dengan adanya suket ini. Diperbarui lagi dan terus seperti itu. Kami terus lakukan usulan agar kekurangan blanko agar segera teratasi, ” jelasnya.
Diketahui, saat ini saat ini Dispendukcapil Bangkalan hanya mendapat jatah 500 blanko setiap 20 hari. Sedangkan jumlah pemegang suket sebanyak 16.963 lembar.
Selain itu, Anggota Komisi ll lainnya yakni Ra Hasani sebutan akrab Hasani bin Zubair mengatakan, pihaknya juga melakukan usulan pada kementrian sosial terkait data kemiskinan yang perlu diupdate. Dengan data yang di update maka statistik pergerakan kemiskinan setiap daerah bisa terbaca.
“Kami sudah sampaikan pada kemensos, di tahun mendatang akan ada basis data terpadu. Jadi data akan di update sebab hal itu berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Kita juga perlu peran berbagai elemen agar validitas data terjamin, termasuk masyarakat, “pungkasnya (Mid/Red)
