BANGKALAN, (TransMadura.com) –
Sejumlah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan aksi ke Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Kamis, (26/12/2019).
Aksi tersebut, bentuk kritik masih banyaknya kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Sedangkan, kekurangan jumlah guru di Bangkalan sebanyak 3400 guru PNS.
Hal itu, diperkuat dengan fakta di lapangan, sebanyak 2053 Guru Tidak Tetap (GTT) mengajar di tingkat SD serta 508 tenaga GTT untuk tingkat SMP.
Selain itu, minimnya jumlah guru PNS, massa juga menuntut perbaikan di berbagai sekolah dengan kondisi bangunan yang sudah tak layak pakai.
Padahal, dengan kondisi itu, dapat membahayakan para siswa. Sehingga, massa meminta Disdik untuk segera menerapkan e-sistem untuk transparansi berbagai kegiatan maupun bantuan untuk sekolah.
“Potret pendidikan kita sangat memilukan, jumlah guru PNS minim, fisik bangunan sekolah banyak yang rusak, fungsi koordinator wilayah di tiap kecamatan tak maksimal termasuk transparansi sistem juga tidak ada dari tingkat dinas maupun Sekolah,” kata Korlap aksi Suhaibin Sofa.
Kepala Dinas Pendidikan, Bambang Budi Mustika mengakui berbagai aspek di bidang pendidikan memanglah masih minim, terutama di bidang Sumber Daya Manusia (SDM). Bambang mengaku, pihaknya terus melakukan berbagai terobosan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Bangkalan.
“Atas berbagai kekurangan itu kami terus lakukan berbagai upaya peningkatan kualitas, kami selalu berikan pembinaan baik GTT maupun PNS. Kami juga terus upayakan permintaan pengangkatan guru, ” Jelasnya.
Hingga saat ini jumlah guru PNS di tingkat SD sebanyak 2102 tenaga, sedangkan untuk guru PNS di tingkat SMP sebanyak 876 tenaga. Angka ini dirasa minim, sebab jumlah kebutuhan guru lebih besar dari pada guru PNS yang ada.
Bambang menambahkan, di tahun 2020 mendatang pihaknya akan menerapkan E-Sistem di sekolah maupun di Disdik sendiri. Hal itu segera ia luncurkan agar berbagai pengelolaan dapat diawasi bersama dan juga transparan.
“Tahun 2020 akan ada E-BOS dan juga E-Absen. Kita bisa pantau bersama apakah dana sudah tepat sasaran ataukah belum. Dan juga absen kita lakukan secara online agar lebih disiplin, “ucapnya.
(Mid/Red)