PAMEKASAN, (TransMadura.com) – Ketua DPRD Pamekasan Halili Yasin mengatakan, masyarakat di Kota Gerbang Salam sudah terlalu lama menunggu penentu arah kebijakan baru, dalam mengisi kekosongan jelang pemilukada. Kamis, (17/05/2018).
“Jabatan Plh Bupati terlalu lama mengisi kekosongan jabatan orang nomor satu di Pamekasan,” ujarnya.
“Kami sepakat untuk segera mempertanyakan langsung ke Kemendagri, perihal kejelasan pengangkatan Pj bupati,” lanjutnya.
Halili mengatakan, sebelum berangkat menanyakan ke Kemendagri, pihaknya sudah beberapa kali berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hanya saja, jawaban yang diperoleh tetap saja masih harus menunggu dari Kemendagri.
“Infonya pemprov sudah mengusulkan nama yang akan diangkat menjadi Pj ke Kemendagri. Tapi sampai sekarang belum ada jawaban dari Kemendagri, makanya kami akan datangi untuk mempertanyakan,” terangnya.
Dihubungi terpisah, Kepala Biro Administrasi dan Pemerintahan Pemprov Jatim Anom Surahno mengatakan, pemprov sudah mengusulkan nama calon Pj bupati sejak beberapa waktu lalu. Namun, sampai sekarang SK belum turun.
Sehingga, pelantikan Pj bupati Pamekasan masih harus menunggu surat keputusan (SK) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jika SK tersebut sudah turun, maka pelantikan Pj bupati Pamekasan bisa langsung dilaksanakan.
“Surat usulan kami sudah ada di meja Mendagri. Semoga segera ditandatangani,” pungkasnya.
Reporter : Imam