SUMENEP, (TransMadura.com) –
DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mengelar acara Penyampaian Pandangan Umum Fraksi – Fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025.
Kegiatan digelar di Ruang Graha Paripurna yang diikuti jajaran DPRD beserta OPD dan jajaran lainnya.
Dalam pandangan umum, Fraksi Nasdem setelah mencermati Nota Penjelasan Bupati atas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, perlu evaluasi terkait kebijakan pemerintah daerah dan mengapresiasi komitmen pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan.
Hal tersebut, dari penyampaian pertanggungjawaban yang sesuai dengan prosedur perundang-undangan.
Fraksi Nasdem meminta tentang efektivitas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah diterapkan di tahun 2025. Namun Sejauh mana kebijakan tersebut mampu merespon tantangan ekonomi, isu pengentasan kemiskinan, dan peningkatan daya beli masyarakat di daerah kita.
Selain itu, capaian kinerja Pemerintah Daerah mengapreasiasi
atas keberhasilan target-target indikator makro pembangunan daerah. Namun, kami mengingatkan agar capaian kinerja tidak hanya “indah di atas kertas”.
“Kami meminta adanya evaluasi komprehensif terkait capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka pengangguran, dan pemerataan kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” Ucapnya dalam pandangan umum.
Namun, sorotan yang perlu dibenahi
perlunya peningkatan kinerja pada sektor layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan memastikan setiap program yang telah direncanakan memberikan dampak maksimal bagi Masyarakat.
Sehingga, dalam laporan yang disampaikan, terdapat beberapa realisasi fisik proyek pembangunan yang dinilai belum sesuai dengan spesifikasi teknis atau mengalami keterlambatan.
“Kami meminta ketegasan Bupati untuk memberikan sanksi tegas kepada rekanan (kontraktor) yang wanprestasi, dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja teknis dinas terkait pengawasan di lapangan.
(*)
