SUMENEP, (TransMadura.com) – Komisi IV DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Sumenep, meminta program presiden MBG (Makanan Bergizi Gratis) untuk siswa pemenuhan Gizi tidak asal asalan sesuai standart.
Menu MBG disejumlah SPPG saat ini menjadi sorotan. Karena semangat Presiden itu bagaimana target pemenuhan gizi harus ada perhatian dari semua SPPG khususnya yang ada di Kabupaten ujung timur pulau madura.
“Karena Komisi IV pemenuhan Gizi adalag bagian dari Counterpart kami, menu harus sesuai standart, tidak dilakukan hanya sebatas makanan, tapi pemenuhan bisa tercapai,” Kata Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Mulyadi.
Selain itu juga, Mulyadi menegaskan, aspek ekonomi masyarakat kecil juga bisa tercapai harus lebih ditata lagi oleh pengawas atau satgas dari semua SPPG itu, belanjanya harus kepada UMKM di daerah masing masing tidak dimonopoli oleh pengusaha besar.
Selain pemenuhan Gizi, tujuan untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Bukan kemudian dimonopoli oleh salah satu usaha usaha besar tapi harus merata perkembangan ekonomi khususnya UMKM disetiap daerah masing masing.
“Itu sebenarnya yang tidak diinginkan oleh kita semua termasuk Presiden,” Tegasnya.
Sebab, karena semangatnya presiden , Mulyadi memaparkan untuk mengembangkan perputaran perekonomin disetiap daerah agar dapatnya tercapai
Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan Komisi IV dalam waktu dekat akan melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke SPPG SPPG di Kabupaten Sumenep terkait pemenuhan Gizi.
“Karena masih baru selesai lebaran nantinya akan bersama dengan dinas kesehatan akan sidak langsung ke SPPG SPPG,” Tutupnya.
(Asm/red)
