SUMENEP, (TransMadura.com) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Sumenep, memyampaikan laporan hasil Reses II tahun 2026 kebutuhan masyarakat dalam pembangunan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Salah satunya, infrastruktur jalan , irigasi, serta dukungan terhadap sektor pertanian dan UMKM yang menjadi focus utama.
“Pembangunan harus benar benar tepat sasaran menjawab kebutuhan masyarakat yang riil,” Kata Darul Hasyim Faht sebagai juri bicara Fraksi PDI Perjuangan.
Sementara, Fraksi PPP laporan hasil aspirasi masyarakat menyoroti persoalan di sektor pendidikan, Kesehatan dan infrastruktur yang belum merata.
Kondisi jalan rusak di wilayah kepulauan hingga keterbatasan layanan kesehatan menjadi perhatian serius,” Jelas Hairul Anam juru bicara fraksi PPP.
Pihaknya berharap, pemerintah segera menangani jalan poros yang rusak parah karena sangat membahayakan masyarakat,” Pembangunan jalan harus ada perhatian serius, sebab, ini kebutuhan mendasar masyarakat,” Ungkapnya.
Kemudian, Fraksi PAN melalui juru bicaranya Hairul Anwar, menekankan pentingnya percepatan perbaikan infrastruktur dasar, khususnya jalan kabupaten dan sistem drainase yang dinilai memperparah kerusakan saat musim hujan. Selain itu, penerangan jalan umum juga menjadi kebutuhan mendesak di berbagai wilayah.
“pemerintah harus segera memprioritaskan perbaikan jalan yang rusak karena berdampak langsung pada keselamatan dan aktivitas ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Sedangkan, dari Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya, Ahmad Jazuli, mengungkapkan, persoalan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama, mulai dari jalan rusak, minimnya PJU, hingga kebutuhan air bersih dan pengelolaan sampah. Selain itu, sektor kesehatan dan pendidikan juga dinilai perlu perhatian serius, terutama di daerah terpencil.
“Pemerataan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar harus benar-benar dirasakan hingga ke desa-desa,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi NasDem melalui juru bicaranya Samsiyadi, juga menyoroti ketertinggalan wilayah kepulauan yang masih membutuhkan perhatian serius, terutama terkait infrastruktur pelabuhan, listrik, dan transportasi laut. Masyarakat juga menginginkan penguatan ekonomi desa melalui BUMDes.
“Kami mendorong langkah konkret pemerintah dalam mempercepat pembangunan di wilayah kepulauan,” tegasnya.
Dari Fraksi PKB melalui juru bicaranya Mirza Khomaidi Hamid, menyatakan bahwa persoalan kesehatan, pendidikan, hingga distribusi pupuk masih menjadi keluhan utama masyarakat. Selain itu, akurasi data kemiskinan dan efektivitas program bantuan sosial juga perlu dievaluasi.
“Pemerintah harus lebih peka dan cepat merespons persoalan yang dihadapi masyarakat,” ujarnya.
(*)
