SUMENEP, (TransMadura.com) –
Dampak bantuan kementerian sosial (Kemensos) program non tunai sembako di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dikeluhkan petani. Pasalnya, keluhan petani meminta Pemkab lebih mengutamakan beras lokal.
Hal ini disampaikan, Aktivis Front Pejuang Masyarakat Jawa Timur, Bambang Supratman, saat melakukan aksi damai didepan kantor DPRD, bahwa pemerintah kabupaten, harus lebih peka untuk memperhatikan masyarakat petani.
“Beberapa bulan terakhir ini, kami terpanggil dengan keprihatinan dan kegalauan petani padi di kabupaten sumenep,” katanya saat aundiensi di Komisi II DPRD Sumenep, usai orasi.
Sehingga, pemerintah khususnya bupati, membuat kebijaka terkait beras sembako lebih mengutamakan beras lokal. “Satu bulan lagi masyarakat petani akan melakukan panen raya jadi kami meminta, Komisi II dan dispertahortbun, untuk memperjuangkan aspirasi ini,” ungkapnya.
Sehingga, lanjut Bambang, untuk bantuan sembako tidak harus pakek yang kemasan ber merk premium, beras petani juga tidak kalah, tidak harus merk paus. Hal ini agar petani sendiri juga ikut merasakan hasil panennya dan bisa merasakan untuk memenuhi kebutuhan KPM.
“Kalau di analisa hasil produksi pertahunnya, petani padi tak kurang dengan dari 25682 Hektar lahan padi, hasil produksi dikitar 7 ton per hektar ini kan bisa diserab untuk menenuhi kebutuhan KPM sembako,” ucapnya.
Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Badrul Aini, menyampaikan, kalau melihat luas lahan di kepulauan tidak kalah dengan daratan, namun faktanya, beras yang datang ke kepulauan hari ini masih bawa dari jawa.
“Ini domainnya dinas pertanian, harus mandiri benih, sebab benih menentukan hasil jadi beras premium,” ungkapnya.
Badrul juga menilai, untuk ketahanan pangan Kepulauan, lumbung pangan asal asalan. “dikepulauan ada beberapa unit lumbung pangan tapi tidak ada sama sekali, bagaimana kita bisa membuat stok baik kalau gudangnya saja tidak memenuhi standart,” cetusnya.
Dia meminta kedepan harus di evaluasi terkait persoalan yang dikeluhkan petani. sehingga, selain itu juga kabupaten sumenep harus punya mesin giling ceby dengan alat saringan yang bisa membuat hasil beras terpisah antara premiun dan yang patah patah. “Sampai hari ini sumenep tidak punya, alat yang standart itu, jadi itu yang harus terpenuhi,” tukasnya.
(Fero/Red)