SUMENEP, (TransMadura.com) –
Menjelang proses demokrasi Pilkada 2020, merupakan titik balik para jelata tentang nasibnya. Sehinga, pilkada tidak ubahnya resesi dari proses politik biasa yang terjadi.
Sehingga, untuk menjaga poses pesat demokrasi yang akan datang ini, menjadi tanggungjawab bersama, mencari kontestan memadai menjadi kewajiban bersama.
Namun, tidak hanya mampu seacara finansial, akan tetapi figur yang betul mau memikirkan, memperjuangkan jelata, yakni, kaum pinggiran yang termarginalkan, nelayan yang tak berdaya. Seperti halnya kepulauan yang masih terlesan “dianaktirikan”.
Maka dari itu, Darul Hasyim Fath, Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, mulai membuka diskusi publik soal Pilkada Sumenep, yang direncanakan dihelat pada 23 September 2020 mendatang.
“Ruang publik selama ini diisi kebisingan dan pertarungan kekuasaan semata, episentrum ini harus digeser menjadi debat publik advokasi para jelata yang terabaikan. Kalau tidak, entitas civil society dan pegiat demokrasi ekstra parlementer hanya akan menjadi volunter politik,” katanya.
Lanjut Darul, kalau tidak hati-hati pada saat rezim baru berganti, mereka akan menjadi petualang-petualang politik, mereka akan menjadi pelantik politik yang bicara atas nama rakyat, tapi sejatinya mereka tercerabut dari akar budaya kerakyatan. “Itu kenaifan demokrasi yang tidak termaafkan,” ungkap Darul Hasyim Fath.
Kini, siapa saja, dalam posisi mencari kontestan yang memadai. Pada posisi itu, semua orang berbicara apa saja. Kader partai, jurnalis, aktivis LSM, penggiat demokrasi lainnya.
“Hari ini, kita belum melihat ada debat isu yang dipertentangkan. Siapa para kontestan di luar petahana, yang pernah memiliki rekam jejak membela isu-isu publik yang utama. Siapa diantara kontestan yang membela petani garam, lingkungan, dan rakyat kepulauan,” ucap Politisi asal kepulauan ini.
Diluar petahana, kata Darul, belum ada kontestan Pilkada yang berbicara isu good government. Kita masih blm lihat. Yang ada, kontestan yang tiba-tiba gemar bicara kepedulian terhadap isu-isu tentang kepulauan.
“Padahal kita lihat, dua dasawarsa terakhir tampil di arena politik, ada yang terpilih menjadi tokoh terpopuler, kawan-kawan juga kita lihat, apa peduli dia dengan kepulauan ketika orang pulau terlantar, ketika orang pulau tak terurusi, siapa yang urus mereka, kita tidak pernah lihat,” kata politisi asal Pulau Masalembu itu.
Resolusi politik 2020 pun harus diisi dengan narasi yang menjelaskan tentang isu utama, yakni membela para jelata yang papa, yang marginal, terasing, dan terpinggir. Pilkada bukan hanya soal merebut kuasa, meskipun pada akhirnya pilkada adalah bagian dari perebutan kekuasaan.
“Tetapi kekuasaan kenapa harus direbut, karena di dalam kekuasaan ada berkah yang harus kita amankan, supaya berkah para jelata itu sampai ke tangan mereka dengan utuh, sampai ke tangan mereka dengan terang, dan menjadi harapan baru bagi semua pihak,” ungkapnya.
Pilkada harus menjadi awan terang, lanjut Darul, untuk menuju perubahan. Tidak sekedar menjadi kepentingan kelompok, golongan, ataupun kepentingan politisi semata.
“Jangan sampai pilkada ini hanya menjadi kabar baik bagi beberapa pihak, bagi kalangan, bagi golongan, bagi kelompok-kelompok tertentu. Karena pilkada adalah tempat paling halal berharapnya para duafa merubah nasibnya,” tutup Darul Hasyim Fath, Ketua Komisi I DPRD Sumenep.
(Asm/Red)
