SUMENEP, (TransMadura.com) –
Gerakan aksi unjuk rasa (Unras) di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Madura, Jawa Timur, Jum’at, (20/10/2019).
Ratusan pengunjuk rasa itu mengatasnamakan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sumenep, menyarakan adanya indikasi ketidak profesionalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani sejumlah kasus.
Mereka datan dengan membawa pengeras suara orasi secara bergantian meminta komisi anti rasuah tersebut menyelesaikan sejumlah kasus besar yang mangkrak.
Selain itu merekan juga mendesak agar KPK tidak tebang pilih dalam menangani kasus korupsi, serta menyerukan agar KPK bersih dari kelompok radikal (anti pancasila).
“Jangan tebang pilih dalam penegakan hukum, KPK harus mampu menjaga independensi, tidak menjadi alat kepentingan elit tertentu. KPK harus bersih dari indikasi kelompok radikal,” kata Korlap aksi, Suryadi, dalam orasinya.
Pemuda yang saat ini menjabat ketua PC PMII Sumenep menegaskan, aksi turun jalan kali ini bertujuan menjaga marwah KPK agar tidak terkontaminasi penumpang gelap di tubuh komisi antikorupsi tersebut.
“Aksi ini, untuk menjaga KPK dari penumpang gelap, dari rongrongan kepentingan politik. Ini merupakan spirit dari PMII untuk KPK dalam upaya menyelamatkan bangsa,” tegasnya.
Mereka membeberkan beberapa contoh kasus besar yang sampai saat ini tidak mampu dituntaskan KPK, selain soal mangkraknya penanganan kasus Bank Century, kasus mega proyek e-KTP juga dituding mahasiswa masih terdapat beberapa elit yang turut menikmati uang haram e-KTP, namun lolos dari jerat KPK.
“Bank Century sampai saat ini tidak jelas, kasus e-KTP mangkrak. Sementara kasus Kemenpora yang baru saja terungkap, terkesan dikebut untuk menjerat orang orang tertentu yang sudah jadi bidikan KPK, disaat yang bersamaan terdapat 3 pimpinan KPK yang menyatakan mundur, masih ada petapan tersangka terhadap Menpora (Imam Nahrawi), ini yang menjadi pertanyaan kami,” terangnya.
Dari itu, PC PMII Sumenep memandang perlu meminta dukungan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep agar KPK tidak tebang pilih dalam menjalankan tugasnya, menyelesaikan kasus lama di KPK, serta KPK harus bersih dari penumpang gelap.
“Jangan sampai KPK jadi biang kerok kekacauan negeri ini,” tandasnya.
Setelah berorasi, mahasiswa pergerakan itu disambut sejumlah Pimpinan DPRD Sumenep.
(Asm/Red)
