SUMENEP, (TransMadura.com) –
Arek Remaja Karang Tengah (ARKA) Pulau Sapudi, Sumenep, menuai kecewaan saat audensi ke Kantor DPRD Sumenep, Madura,Jawa Timur.
Aundensi yang gelar pada selasa (21/8/2018) ditemui Ketua DPRD Herman Dali Kusuma MH. Namun ARKA merasa kecewa rekomendasi solusi yang tidak tertandatangani, oleh ketua DPRD Kabupaten Sumenep. dengan poin-poin terlapir dalam laporan hasil pelaksanaan audiensi.
Menyediakan mesin pencetak E-KTP. KK dan Akta khusus Pulau Sapudi, penyelesaian pembangunan infrastrutur di sepanjang wilayah kecamatan Gayam, adanya penambahan Armada Kapal dan penyediaan pelayanan Tiket Online, Percepatan Pembangunan POM sebagai solusi pemerataan harga BBM Nasional, adanya PERDA pelestarian dan keseimbangan harga sapi asli sapudi, dan pembangunan dan pengembangan wisata.
Ketua Arka hendy, mengatakan, adanya kekecewaan karena fakta integritas yang di bawa dari pulau sapudi tidak tertandatangani sebagai bukti kesiapan dan kesungguhan dari ketua DPRD kabupaten Sumenep dalam menangani persoalan-persoalan yang sudah di sampaikan. ” yang harus ditandatangani itu hanya laporan diterimanya solusi kita untuk kedepannya,” ucapnya.
Terkait kesiapannya kami tidak tahu sungguh-sungguh atau hanya selesai dalam bentuk tulisan di atas berkas saja.
Kalo sapudi masih sama dengan kondisi hari ini maka kita akan lakukan gerakan disegala sisi. “Termasuk kita akan komunikasikan ke tataran kepemerintahan pusat,” tegasnya.
Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma MH, mengatakan, permintaan ARKA untuk audensi dari beberapa aitem sudah terpenuhi, dan akan dikoordinasikan dengan komisi yang membidangi. Dan pihak pemerintah untuk melihat seberapa besar anggaran untuk kepulauan.
“Kami akan koordinasikan dulu dengan pihak pemerintah, dan komisi yang membidangi,”
Namun, Perwakilan Rakyat Dapil I ini menyampaikan, keberatan untuk menandatangani fakta integritas dari beberapa aitem, yang diminta ARKA. Sebab, ini bukan barang dagangan yang harus ditandatangani dengan perjanjian.
“Kurang logis juga kalau saya yang harus menandatangani fakta integritas, harusnya kan banyak wakil rakyat dari kepulauan yang lebih logis,” ungkapnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menambahkan, tetap akan upaya atas permintaan masyarakat kepulauan. Kami akan menfasilitasi untuk bisa duduk bersama ke komisi, khususnya anggota yang dari kepulauan,” tandasnya. (Fero/Red)