KUA PPAS Terjadi Ketimpangan Antara Kepulauan dan Daratan
SUMENEP, (TransMadura.com) –
Anggota banggar Moh Sukri menyatakan bahwa pembahasan KUA PPAS (Kabijakan Umum Anggaran) dan Perioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur terjadi deadlock.
Menurutnya, Penyebabnya, terjadinya deadlocknya KUA PPAS, proporsi anggaran antara daratan dan kepulauan masih timpang. Akan tetapi kegiatan lebih banyak diarahkan didaratan. Padahal, kepulauan dinilai masih membutuhkan banyak program, seperti infrastruktur dan lainnya.
“KUA PPAS itu masih deadlock. Sebab, proporsi anggaran masih timpang. Kepulauan itu masih butuh banyak program namun malah tak diperhatikan. Jadi, pembangunan bisa jadi timpang, ” katanya saat ditemui di kantor DPRD Sumenep, Rabu (25/7/2018).
Bayangkan, kepulauan itu tidak bisa mendapatkan DAK infrastruktur. Seharusnya ini menjadi perhatian pemerintah dalam postur APBDnya. “Jika tak dapat DAK, maka APBD Sumenep harus bisa mengakomodir kebutuhan warga kepulauan, ” tuturnya.
Semisal, kata politisi PPP asal Kangean, untuk tangkis laut saja hanya dianggarkan Rp 2 miliar. Dan, itu tidak mencukupi dan bisa saja pantai di kepulauan bisa tergerus atau bahkan bisa hilang. “Memang belum bicara anggaran, tapi itu yang sudah mencuat, ” tuturnya.
Maka, sambung politisi PPP, terjadi perdebatan yang sangat alot soal proporsi anggaran. Sehingga, tidak ada titik temu dan terjadi deadlock. “Karena belum ada titik temu, ya terpaksa deadlock dan dilanjutkan pada Sabtu mendatang, ” tukasnya. (Asm)