SUMENEP, (TransMadura.com) –
Anggota Komisi II DPRD Sumenep menyampaikan bahwa reses setiap tahun hanya formalitas saja. Buktinya, sangat sedikit yang diakomodir SKPD setiap kali melakukan reses tidak satupun program dimasukkan dalam program tersebut.
“Anggota dewan memang sering melakukan reses, berbagai usulan telah disampaikan kepada kami sebagai wakil rakyat. Namun, dari hasil yang dilakukan ternyata jarang yang dimasukkan menjadi program, ” kata H. Masdawi, anggota komisi II DPRD Sumenep.
Menurut Politisi Demokrat ini, dalam se tahun lebih dari satu kali bertemu dengan masyarakat. Mereka juga menerima keluhan dari masyarakat, mulai dari pembangunan hingga pemberdayaan masyarakat. Namun, disinyalir hanya sebatas formalitas tak diakomodir pemerintah.
“Lalu, apa gunanya kami menggelar reses jika usulan tidak diakomodir. Itu hanya sebatas Formalitas menjalankan aturan saja, ” ujarnya.
Politisi asal Dungkek ini mengungkapkan, seharusnya dalam setiap pembahasan di Tim Anggaran (Timgar) harus urun rembug dengan dewan. Jadi, banggar tidak hanya sekadar mengiyakan usulan eksekutif. “Kami hanya terima draf yang sudah rapih dari eksekutif. Ini kan sangat aneh, ” ujarnya.
Ke depan, terang dia, pihaknya menginginkan pemerintah memperhatikan hasil reses. Yakni, setidaknya hasil reses bisa diakomodir menjadi kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Setidaknya juga dipilih skala perioritas. Tapi, harus tetap diakomodir, ” tuturnya.
Reporter : Asm
Editor : Red