Sumenep, (Transmadura.com) –
Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( DPMD) Sumenep, Madura, Jawa Timur diprotes. Sebab, dinas tersebut dinilai mempersulit surat pertanggungjawaban (SPj) yang dibuat desa.
Kepala Desa Lenteng Barat, Darol A’la, menjelaskan, seharusnya DPMD tidak hanya menyalahkan dan mempersulita SPj DD maupun ADD yang dibuat desa.
Sehingga, membuat tahapan pencairan terlambat.
Seharusnya, sambung dia, DPMD tidak hanya bisa menyalahkan saja, melainkan juga beperan aktif turun ke bawah untuk melakukan pembinaan.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) di Kecamatan Lenteng itu, merasa kecewa terhadap pola pemberdayaan masyarakat Desa. atas penolakan laporan pertanggung jawaban, tanpa ada penjelasan secara detail.
Dia mengungkapkan, seharusnya kebijakan itu selaras, yakni yang ada di perbup maupu peraturan DPMD.
Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa(DPMD) Sumenep, Masuni, Belum bisa memberikan tanggapan secara detail terkait keluhan ini. Sebab, hingga saat ini belum bisa dihubungi.
“Kami mempertanyakan kerja DPMD,” ujarnya.
“Silahkan turun ke bawah memberikan pembinaan terkait pembuatan SPj. Supaya tidak ada kesan dipersulit, ” ungkapnya.
“Dimana letak kekeliruan dalam dalam peng SPJan. Padahal, itu dilakukan berdasarkan pada perbub yang semestinya, Jika ada kekeliruan segera disampaikan,hal ini bukan hanya terjadi di satu Desa, Bahkan, semua desa mengalami demikian,” tegasnya.
“Intinya, sosialisasi ke bawah. Biar tidak ada penolakan secara terus menerus. Yang ribet nantinya kan desa, ” ungkapnya. (Red)
