Sumenep, ( TransMadura.com) –
Sangat meyangkan banyaknya Kepala Daerah di Indonesia yang terjaring oprasi tangkap tangan (OTT) Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Hal itu disapaikan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Zulkifli Hasan, saat menghadiri Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Sumenep, Senin, 18 September 2017. Selama tahun 2017, di Provinsi Jawa Timur banyak kepala daerah yang terjaring OTT oleh KPK, terbaru Wali Kota Batu Edi Rumpoko. Politisi PDIP itu diduga menerima uang untuk fee proyek. Selain itu juga Bupati Pamekasan Ach Syafii yang saat ini telah berstatus tersangka pasca di OTT KPK beberapa waktu laku.
“Saya sungguh prihatin ya, habis wali kota, Bupati, wali kota lagi kemudian Anggota DPR dan pejabat yang terkena korupsi,” katanya. Senin 18/09/2017.
Menurut Politisi PAN itu, kondisi tersebut harus diluruskan. Sehingga prilaku yang bertentangan dengan hukum tidak terulang kembali.
“Itu harus kita luruskan kembali, untuk apa sih jadi bupati, untuk apa sih jadi DPR, jangan sampai berorentasi, jangan sampai jadi bupati, jadi DPR dianggap sebagai jalan pintas menjadi kaya. Padahal menjadi pejabat itu untuk melayani publik. Nah ini yang harus kita luruskan kembali,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, pihaknya mengimbau semua pejabat publik untuk hati-hati dalam mengelola anggaran yang bersumberkan dari keuangan negara. Karena semua pengelolaan keuangan sudah dilakukan dengan transparan.
“Ya jangan sampai ada pikiran cari komisi cari proyek, itu bukan tugas pejabat publik. Kalau mau cari proyek jadi pengusaha saja,” tegasnya.
Apalagi saat ini tidak hanya KPK, sejumlah penegak hukum juga melakukan pengawasan di setiap daerah. Oleh karena semua harus berhati-hati karena semua gerak dan prilaku bahkan pembicaraan seorang pemimpin busa direkam. “Oleh sebab itu segera hentikan koruptor,”tandasnya. (Asm/irwan)
